KABAR UTAMA
light_mode

IWO Indonesia Banten Tolak Relokasi Badak Jawa,Mevi Amirullah Lindungi Habitat Aslinya,Jangan Ambil Keputusan Tanpa Kajian Ilmiah

  • account_circle Daus VanRose
  • calendar_month Selasa, 17 Nov 2026
  • visibility 17
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANTEN – Wacana pemindahan atau relokasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai perhatian serius berbagai kalangan.

Menyikapi perkembangan tersebut, Ketua DPW Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia) Provinsi Banten, Mevi Amirullah, bersama jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IWO Indonesia se-Provinsi Banten, menyatakan penolakan terhadap wacana relokasi Badak Jawa apabila dilakukan tanpa kajian ilmiah yang komprehensif, transparan, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Bagi IWO Indonesia Banten, Badak Jawa bukan sekadar satwa langka yang dilindungi. Keberadaannya merupakan bagian penting dari kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia, identitas konservasi Banten, serta warisan ekologis yang memiliki nilai strategis bagi generasi mendatang.

MEVI AMIRULLAH: KONSERVASI BUKAN SEKADAR MEMINDAHKAN SATWA, TETAPI MEMASTIKAN KESELAMATAN DAN KEBERLANJUTAN HIDUPNYA!

Dalam pernyataan sikapnya, Mevi Amirullah menegaskan bahwa upaya penyelamatan Badak Jawa harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan satwa dan keberlanjutan ekosistem, bukan semata-mata melalui pemindahan habitat.

Menurutnya, alasan ancaman bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, maupun aktivitas Gunung Anak Krakatau memang perlu diperhitungkan secara serius. Namun, kebijakan relokasi juga harus mempertimbangkan risiko selama proses pemindahan, kemampuan adaptasi satwa, kesesuaian habitat baru, ketersediaan pakan, sumber air, potensi penyakit, hingga keberhasilan reproduksi.

“Jangan sampai atas nama penyelamatan satwa langka, justru muncul risiko baru yang dapat mengancam keberlangsungan hidup Badak Jawa. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar pertimbangan sepihak,” demikian pernyataan sikap yang dirumuskan atas nama Ketua DPW IWO Indonesia Provinsi Banten.

UJUNG KULON HARUS DIPERKUAT, BUKAN DITINGGALKAN!

IWO Indonesia Provinsi Banten memandang bahwa penguatan perlindungan habitat asli di Taman Nasional Ujung Kulon harus tetap menjadi prioritas utama.

Pemerintah perlu memastikan efektivitas patroli pengamanan kawasan, pencegahan perburuan liar, pemulihan ekosistem, pengawasan kesehatan satwa, serta peningkatan kualitas habitat yang mendukung keberlangsungan populasi Badak Jawa.

Apabila pengembangan habitat kedua menjadi bagian dari strategi konservasi jangka panjang, seluruh prosesnya harus melalui penelitian mendalam, pengujian kelayakan ekologis, analisis risiko, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Jangan sampai kebijakan konservasi justru menimbulkan persoalan ekologis baru yang belum terukur secara matang.

DPD IWO INDONESIA SE-PROVINSI BANTEN DIMINTA MENGAWAL ISU KONSERVASI

Mevi Amirullah juga menegaskan pentingnya peran pers dalam mengawal kebijakan publik, terutama yang menyangkut kelestarian lingkungan dan perlindungan satwa yang terancam punah.

Jajaran DPD IWO Indonesia se-Provinsi Banten diharapkan turut menyuarakan kepentingan konservasi melalui pemberitaan yang objektif, kritis, berimbang, serta berlandaskan kepentingan publik.

Pers tidak boleh hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi kontrol sosial melalui kerja jurnalistik yang profesional dan beretika.

EMPAT POIN SIKAP IWO INDONESIA PROVINSI BANTEN

Sebagai bentuk perhatian terhadap masa depan Badak Jawa, IWO Indonesia Provinsi Banten menyampaikan sejumlah sikap:

  1. Menolak pelaksanaan relokasi Badak Jawa tanpa kajian ilmiah yang menyeluruh, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Mendesak pemerintah memprioritaskan penguatan perlindungan dan pelestarian habitat asli Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon.
  3. Meminta seluruh hasil kajian ekologis, analisis risiko, serta pertimbangan teknis dibuka kepada publik sebelum keputusan strategis ditetapkan.
  4. Mendorong keterlibatan pemerintah daerah, akademisi, peneliti, organisasi lingkungan, masyarakat adat, dan masyarakat sekitar kawasan Ujung Kulon dalam setiap proses pengambilan kebijakan.

JANGAN BIARKAN KONSERVASI KEHILANGAN MAKNA

IWO Indonesia Provinsi Banten menegaskan bahwa keselamatan Badak Jawa harus menjadi kepentingan bersama. Tidak boleh ada keputusan besar mengenai masa depan satwa yang sangat langka tersebut tanpa landasan penelitian yang kuat dan pertanggungjawaban yang jelas.

Ancaman bencana harus diantisipasi. Namun, langkah antisipasi tidak boleh mengabaikan risiko konservasi itu sendiri.

Badak Jawa merupakan kekayaan hayati Indonesia yang keberadaannya tidak dapat digantikan. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang menyangkut masa depannya harus mengutamakan keselamatan satwa, keberlanjutan ekosistem, serta kepentingan konservasi jangka panjang.

MEVI AMIRULLAH
Ketua DPW Ikatan Wartawan Online Indonesia
Provinsi Banten

Bersama DPD IWO Indonesia se-Provinsi Banten.

Pers mengawal kebijakan, konservasi menjaga kehidupan, dan negara bertanggung jawab atas kelestarian warisan alamnya.

  • Penulis: Daus VanRose

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Pilihan Redaksi

  • KEPEDULIAN NYATA UNTUK RAKYAT! OKTA KUMALA DEWI SALURKAN CINDERA MATA KEPADA TIM DAN WARGA PANUNGGANGAN BARAT

    KEPEDULIAN NYATA UNTUK RAKYAT! OKTA KUMALA DEWI SALURKAN CINDERA MATA KEPADA TIM DAN WARGA PANUNGGANGAN BARAT

    • visibility 36
    • 0Komentar

    PANUNGGANGAN BARAT, KOTA TANGERANG — RABU, 28 OKTOBER 2026 TANGERANG — Kepedulian terhadap masyarakat tidak selalu harus diwujudkan melalui langkah besar, tetapi dapat dimulai dari perhatian, kebersamaan, dan tindakan nyata yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Semangat itulah yang tercermin dalam penyaluran cindera mata dari Okta Kumala Dewi, S.E., M.Ak., Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional […]

  • Proyek Bronjong Kali Kobak Rante Senilai Rp1,4 Miliar Disorot! Diduga Abaikan K3, IWO Indonesia Kabupaten Bekasi Pertanyakan Pengawasan

    Proyek Bronjong Kali Kobak Rante Senilai Rp1,4 Miliar Disorot! Diduga Abaikan K3, IWO Indonesia Kabupaten Bekasi Pertanyakan Pengawasan

    • visibility 36
    • 0Komentar

    BEKASI – Pekerjaan pembangunan bronjong Kali Kobak Rante yang berlokasi di Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi. Pasalnya, aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dipertanyakan setelah dokumentasi di lapangan memperlihatkan seorang pekerja yang tidak terlihat mengenakan perlengkapan pelindung diri secara lengkap. Berdasarkan papan informasi […]

  • Tingkatkan Literasi dan Pelestarian Budaya Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lampung Selatan Gelar Bimtek Kepenulisan

    Tingkatkan Literasi dan Pelestarian Budaya Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lampung Selatan Gelar Bimtek Kepenulisan

    • visibility 13
    • 0Komentar

    KALIANDA – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk “Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal Kabupaten Lampung Selatan”, Senin (16/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan tersebut diikuti sebanyak 150 peserta. Bimtek ini menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kemampuan kepenulisan sekaligus mendorong penggalian dan pelestarian […]

  • Kemnaker Imbau Pekerja Waspadai Penipuan BSU 2026

    Kemnaker Imbau Pekerja Waspadai Penipuan BSU 2026

    • visibility 28
    • 0Komentar

    Jakarta, mitracakrawala.com — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau pekerja agar mewaspadai tautan palsu dan pesan berantai yang mengatasnamakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Pekerja diminta tidak sembarangan mengeklik tautan atau memberikan data pribadi, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), kepada pihak yang tidak terverifikasi. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) […]

  • Ketua TP PKK Purworejo Sambangi Desa Somorejo, Perkuat Kemitraan dengan Pemdes

    Ketua TP PKK Purworejo Sambangi Desa Somorejo, Perkuat Kemitraan dengan Pemdes

    • visibility 37
    • 0Komentar

    PURWOREJO I MCN – Ketua TP Kab Purworejo Raja’ Thifal Mazaya Izzati.S.I.KOM beserta jajaran pengurus nya,melakukan Penilaian lomba dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK di Desa Somorejo Kecamatan Bagelen pada hari ini, Senin (5/10/2026). Dalam kunjungan tersebut juga di dampingi Camat Bagelen R. Iman Ciptadi.S.PD.MM beserta istri Mundariyati Iman Ciptadi,serta Forkompimcam Kecamatan Bagelen lain nya. […]

  • PUTUSAN MK TEGASKAN BATAS EKSEKUSI FIDUSIA, KREDITUR TAK BISA BERTINDAK SEWENANG-WENANG

    PUTUSAN MK TEGASKAN BATAS EKSEKUSI FIDUSIA, KREDITUR TAK BISA BERTINDAK SEWENANG-WENANG

    • visibility 43
    • 0Komentar

    TANGERANG — Eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan harus berjalan seimbang dengan perlindungan hak debitur, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam artikel akademik Andry Alvin Panggabean, S.H., mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pamulang, berjudul “Tantangan Hukum Jaminan Fidusia […]

expand_less