KABAR UTAMA
light_mode

SKTM 20 kV di Cibeber Cilegon Disorot, Izin, K3 dan Dugaan Aliran Air ke Jalan Dipertanyakan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 1 Sep 2026
  • visibility 59
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Cilegon, intip24news.com — Pekerjaan pemasangan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) 20 kV di wilayah Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten, menjadi sorotan.

Berdasarkan dokumentasi lapangan yang diterima redaksi, aktivitas pekerjaan yang diduga berkaitan dengan pembangunan jaringan SKTM 20 kV di sekitar kawasan Cilegon Green Megablock tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan terkait legalitas pekerjaan, perizinan, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengamanan lokasi hingga pengelolaan air di area proyek.

Seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mempertanyakan apakah seluruh prosedur dan persyaratan pekerjaan telah dipenuhi secara optimal.

“Kami tidak menolak pembangunan jaringan listrik. Tetapi pekerjaan yang bersinggungan dengan ruang publik harus jelas legalitasnya dan benar-benar memperhatikan keselamatan masyarakat,” ujar narasumber kepada media.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah status perizinan apabila jalur pekerjaan tersebut melintas, bersinggungan atau menggunakan area yang berada dalam kewenangan maupun aset jalan tol.

Menurut narasumber, apabila memang terdapat keterkaitan dengan kawasan jalan tol, perlu ada penjelasan terbuka mengenai izin atau persetujuan resmi yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan.

Selain itu, penerapan K3 juga menjadi sorotan. Pekerjaan jaringan tegangan menengah memiliki risiko tinggi sehingga penggunaan APD, keberadaan petugas K3, pemasangan rambu, barricade, pengaturan lalu lintas serta mitigasi risiko harus benar-benar diterapkan di lapangan.

“Jangan sampai K3 hanya lengkap dalam dokumen, tetapi penerapannya di lapangan tidak maksimal. Keselamatan pekerja dan masyarakat harus menjadi prioritas,” katanya.

Sorotan lainnya menyangkut dugaan adanya aliran air dari area pekerjaan yang mengarah ke badan jalan. Jika kondisi tersebut benar, perlu dipastikan apakah telah tersedia sistem pengendalian air dan material konstruksi agar tidak menimbulkan genangan, jalan licin atau gangguan terhadap pengguna jalan.

Narasumber juga meminta adanya kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut, termasuk kontraktor utama dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.

Informasi mengenai dugaan keterlibatan PT Putri Mekar Bersama sebagai mitra atau subkontraktor pun masih memerlukan klarifikasi resmi.

“Rantai pekerjaan boleh melibatkan beberapa pihak, tetapi tanggung jawab tidak boleh kabur. Harus jelas siapa pelaksana, siapa pengawas dan siapa yang bertanggung jawab apabila muncul dampak di lapangan,” tegasnya.

Atas berbagai sorotan tersebut, PLN UP3 Banten Utara diharapkan dapat memberikan penjelasan terbuka terkait status pekerjaan, legalitas dan perizinan, kontraktor pelaksana, penerapan K3, pengamanan lokasi serta pengelolaan air di sekitar proyek.

Pemberitaan ini bukan merupakan tuduhan atau vonis terhadap pihak tertentu. Seluruh informasi masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Namun, pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan dan keselamatan publik.

“Pembangunan boleh dipercepat, tetapi legalitas tidak boleh dilewati. Target proyek penting, namun keselamatan pekerja dan masyarakat tidak boleh dikorbankan.”

Redaksi masih menunggu klarifikasi resmi dari PLN UP3 Banten Utara dan pihak terkait lainnya.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Pilihan Redaksi

  • Hendra Wijaya Pimpin PWI Kab Tangerang 2026–2029, Mevi Amirullah: Semoga Amanah, Profesional dan Berintegritas

    Hendra Wijaya Pimpin PWI Kab Tangerang 2026–2029, Mevi Amirullah: Semoga Amanah, Profesional dan Berintegritas

    • visibility 40
    • 0Komentar

    TANGERANG, MCN — Momentum pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang masa bakti 2026–2029 menjadi bagian penting dalam perjalanan organisasi kewartawanan di Kabupaten Tangerang. Kepengurusan baru diharapkan mampu memperkuat profesionalisme insan pers sekaligus menjaga marwah organisasi di tengah dinamika dunia jurnalistik yang semakin kompleks. Dalam momentum tersebut, Hendra Wijaya dipercaya memimpin PWI Kabupaten Tangerang […]

  • Polsek Pamarayan Imbau Pedagang Eceran Tak Jual dan Timbun BBM Bersubsidi

    Polsek Pamarayan Imbau Pedagang Eceran Tak Jual dan Timbun BBM Bersubsidi

    • visibility 32
    • 0Komentar

    SERANG I MCN – Polsek Pamarayan Polres Serang melaksanakan kegiatan imbauan dan peringatan kepada para pedagang eceran BBM bersubsidi jenis Pertalite di wilayah hukum Polsek Pamarayan, Jumat (9/10/2026) pukul 08.00 WIB. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kapolsek Pamarayan AKP Yusup Ependi bersama Kanit Reskrim, Kanit Propam, serta personel Polsek Pamarayan. Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan imbauan […]

  • IWO Indonesia DPD Kabupaten Bekasi Audiensi ke Kejari, Bangun Sinergitas Antar Lembaga

    IWO Indonesia DPD Kabupaten Bekasi Audiensi ke Kejari, Bangun Sinergitas Antar Lembaga

    • visibility 62
    • 0Komentar

    IWO Indonesia DPD Kabupaten Bekasi Audiensi Ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi, Bangun Sinergitas Antar Lembaga Pemerintah dan Organisasi Wartawan BEKASI — Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia DPD Kabupaten Bekasi melakukan audiensi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi dalam rangka mempererat silaturahmi sekaligus membangun sinergitas antara organisasi kewartawanan dengan lembaga penegak hukum. Audiensi tersebut menjadi […]

  • Dugaan Skandal Asusila Libatkan Oknum Pejabat Notaris Digerebek Dini Hari

    Dugaan Skandal Asusila Libatkan Oknum Pejabat Notaris Digerebek Dini Hari

    • visibility 101
    • 0Komentar

    TANGERANG – Seorang oknum Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berinisial H.SS., S.H., Sp.N. kedapatan berada di kediaman seorang staf pegawainya berinisial E.— yang berstatus janda beranak satu— di kawasan Jalan Tugu Karya I, RT 001/RW 010, Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Penggerebekan yang berlangsung pada Minggu dini hari (8/11/2026) sekitar pukul 00.07 […]

  • Viral Penjualan Tramadol dan Eximer, Aktivis Pertanyakan Langkah Aparat di Tangsel

    Viral Penjualan Tramadol dan Eximer, Aktivis Pertanyakan Langkah Aparat di Tangsel

    • visibility 66
    • 0Komentar

    TANGERANG SELATAN — Dugaan maraknya peredaran obat keras tertentu, termasuk tramadol dan eximer, di wilayah Tangerang Selatan kembali menjadi sorotan. Informasi mengenai dugaan penjualan obat-obatan tersebut yang beredar di media sosial memicu keprihatinan sejumlah aktivis yang menilai persoalan tersebut harus segera mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Aktivis muda Tangerang Raya sekaligus mahasiswa Universitas […]

  • Dugaan Pemotongan Jasa Pelayanan Rp10,3 Miliar di RSUD Wonosari Diselidiki Kejaksaan

    Dugaan Pemotongan Jasa Pelayanan Rp10,3 Miliar di RSUD Wonosari Diselidiki Kejaksaan

    • visibility 66
    • 0Komentar

    Gunungkidul, intip24news.com – Dugaan pemotongan jasa pelayanan tenaga kesehatan di RSUD Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, kembali menjadi sorotan. Perkara yang disebut berkaitan dengan pemotongan jasa pelayanan hingga sekitar Rp10,3 miliar itu diketahui telah ditangani Kejaksaan Negeri Gunungkidul sejak 2025.‎‎ Informasi tersebut dilansir dari akun media sosial Jogja Lima. Dalam unggahannya, disebutkan bahwa  pemotongan […]

expand_less