KABAR UTAMA
light_mode

Begini Update Pembahasan UU Perampasan Aset di DPR

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Minggu, 30 Agt 2026
  • visibility 65
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA I MITRA CAKRAWALA – Pembahasan tentang pengesahan Undang- undang Perampasan Aset masih dalam tahap.penyerapan aspirasi dari fraksi-fraksi yang ada di DPR dan masih perlu rapat kerja dengan pemerintah.

Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman pada Sabtu (29/8).

“Hingga saat ini draf resmi RUU Perampasan Aset belum ada lantaran saat ini proses yang berjalan masih berupa penyerapan aspirasi. Selain itu, masih dibutuhkan rapat kerja dengan pemerintah untuk pembahasan daftar isian masalah (DIM) dan substansi pasal-pasal,” kata Habiburokhman kepada wartawan.

Saat ditanyakan apakah sudah ada pembahasan kapan raker antara DPR dan pemerintah bakal digelar, Habiburokhman menepisnya. Menurutnya, raker tersebut belum bisa ditentukan waktunya. Apalagi proses penyerapan aspirasi masyarakat bisa saja diperpanjang waktunya.

“Ya, belum tahu (kapan raker dengan pemerintah). Tapi dipastikan Desember (selesai RUU Perampasan Aset). Intinya sampai hari ini belum ada draf resmi RUU Perampasan Aset,” tutur dia.

Habiburokhman juga mengatakan, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) telah digelar 35 kali sebagai bukti keterbukaan. Tetapi, koalisi masyarakat sipil menilai angka tersebut tidak membuktikan apapun. Sebab, partisipasi bermakna diukur dari apakah publik bisa membaca teksnya, membaca pasal per pasal, dan mengkritisi substansinya.

Dari informasi yang didapat, ada 13 tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset oleh negara

  1. Tndak pidana korupsi
  2. Tindak pidana narkotika dan psikotropika
  3. Tindak pidana terorisme
  4. Tindak pidana penyelundupan manusia
  5. Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya
  6. Tindak pidana di bidang kehutanan
  7. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup
  8. Tindak pidana di bidang perpajakan
  9. Tindak pidana di bidang perbankan
  10. Tindak pidana di bidang perasuransian
  11. Tindak pidana di bidang pertambangan
  12. Tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan
  13. Tndak pidana perdagangan orang1

Sementara itu, eks pimpinan KPK Chandra M. Hamzah, mendesak DPR agar memfokuskan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset hanya ke tindak pidana korupsi. Apalagi tenggat waktu pengesahan sudah diumumkan pada 15 Desember 2026.

Menurut Chandra, jika tujuan utama RUU tersebut adalah pemberantasan korupsi, maka pengaturannya seharusnya difokuskan pada tindak pidana rasuah.

Meski demikian, pria yang kini menjadi pengacara itu tidak menutup kemungkinan RUU tersebut juga diterapkan terhadap sejumlah tindak pidana serius lainnya. Namun, jenis tindak pidananya harus disebutkan secara spesifik dalam undang-undang.

“Atau mau ditambahkan bolehlah ditambahkan, narkoba mangga, human trafficking oke, transnational organized crime mangga silakan, tetapi disebutkan beberapa saja,” ujar Chandra dalam wawancara dengan IDN Time, Sabtu (29/8/2026).2“Atau mau ditambahkan bolehlah ditambahkan, narkoba mangga, human trafficking oke, transnational organized crime mangga silakan, tetapi disebutkan beberapa saja,” ujar Chandra dalam wawancara dengan IDN Time, Sabtu (29/8/2026).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Pilihan Redaksi

  • IWO Indonesia DPW Jakarta Raya Apresiasi Pemprov Bantu Korban Penganiayaan di Masjid Darul Marif Pondok Kelapa

    IWO Indonesia DPW Jakarta Raya Apresiasi Pemprov Bantu Korban Penganiayaan di Masjid Darul Marif Pondok Kelapa

    • visibility 33
    • 0Komentar

    Gubernur DKI pramono Anung di dampingi anggota DPRD Abdurahman Suhaimi bertemu korban penyerahan di masjid Darul Maarif, pondok kelapa

  • Pembina IWO-I Kabupaten Tangerang Soroti Pengerjaan U Ditch Diduga Asal Jadi

    Pembina IWO-I Kabupaten Tangerang Soroti Pengerjaan U Ditch Diduga Asal Jadi

    • visibility 96
    • 0Komentar

    Tangerang, mitracakrawala.cpm — Pembina Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I) DPD Kabupaten Tangerang, Ramliana Bangsa, atau yang kerap di sapa setra,menyoroti pengerjaan infrastruktur yang dilaksanakan di jalan raya kuta bumi, RW 09, kelurahan kuta bumi, kecamatan pasar Kemis,Kabupaten Tangerang, Banten. Sorotan tersebut muncul setelah adanya dugaan bahwa pekerjaan infrastruktur tersebut dikerjakan secara kurang maksimal atau terkesan […]

  • TNI Fair 2026, Wujudkan Ruang Edukasi dan Kedekatan TNI dengan Masyarakat

    TNI Fair 2026, Wujudkan Ruang Edukasi dan Kedekatan TNI dengan Masyarakat

    • visibility 55
    • 0Komentar

    JAKARTA, mitracakrawala.com – TNI Fair dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI Tahun 2026 menjadi ruang edukasi publik yang mempertemukan TNI dengan masyarakat secara langsung melalui kehadiran lima stan, yaitu Pusat Pengkajian Strategi dan Litbang TNI (Pusjianstralitbang), Pusat Psikologi TNI (Puspsi TNI), Pusat Sejarah TNI (Pusjarah TNI), Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar (Pusjaspermildas) TNI dan […]

  • Bupati Bovendigul Berkomitmen Tingkatkan Capaian Program Bangga Kencana

    Bupati Bovendigul Berkomitmen Tingkatkan Capaian Program Bangga Kencana

    • visibility 29
    • 0Komentar

    BOVENDIGUL, 17 November 2026 — Pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmen kuat untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di daerah tersebut. Langkah ini diambil setelah dilakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, sekaligus mempertegas landasan hukum yang mendasari pelaksanaan program ini di tingkat daerah. 📜 Landasan Hukum yang […]

  • Dinas Pendidikan Kota Tangerang Terbitkan SE Penjemputan Siswa Sekolah pada 27–28 Agustus

    Dinas Pendidikan Kota Tangerang Terbitkan SE Penjemputan Siswa Sekolah pada 27–28 Agustus

    • visibility 76
    • 0Komentar

    Kota Tangerang, mitracakrawala.com – Dinas Pendidikan Pemkot Tangerang menerbitkan Surat Edaran (SE) yang berisi imbauan pendampingan dan penjemputan siswa sekolah pada tanggal 27–28 Agustus 2026, Kamis (26/8/2026). SE Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor B/526/400.3.1/VIII/2026 tersebut ditujukan kepada kepala TK/PAUD, SD, dan SMP negeri maupun swasta se-Kota Tangerang terkait adanya informasi rencana aksi penyampaian pendapatan di […]

  • Deklarasi Ormas SAMBARA: Wadah Advokasi Rakyat yang Berintegritas dan Berwawasan Hukum

    Deklarasi Ormas SAMBARA: Wadah Advokasi Rakyat yang Berintegritas dan Berwawasan Hukum

    • visibility 102
    • 0Komentar

    Deklarasi Ormas SAMBARA: Wadah Advokasi Rakyat yang Berintegritas dan Berwawasan Hukum Semarang, mitracakrawala.com – Organisasi Kemasyarakatan SAMBARA (Sentra Advokasi Masyarakat Bersatu untuk Rakyat) secara resmi dideklarasikan keberadaannya di Kota Semarang, Jawa Tengah. Organisasi ini hadir sebagai wadah yang berkomitmen memperkuat fungsi advokasi, pemberdayaan, kepedulian sosial, serta pengawalan teguh terhadap kepentingan masyarakat luas. Acara deklarasi berlangsung […]

expand_less