Antrean BBM Tak Kunjung Teratasi, Sekretaris PC PMII Kota Pekanbaru Desak Pemprov Riau dan Pertamina Bertindak

PEKANBARU, mitracakrawala.com — Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Kota Pekanbaru dan wilayah Riau hingga kini belum menemukan solusi yang konkret. Bahkan, sejumlah kendaraan dilaporkan harus mengantre hingga bermalam demi mendapatkan BBM.

Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Sekretaris PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pekanbaru, Gusti Pardamean. Ia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.

Menurut Gusti, persoalan antrean BBM tidak boleh dianggap sebagai kondisi yang biasa. Pemerintah harus memastikan distribusi BBM berjalan tepat sasaran sekaligus menjamin ketersediaan pasokan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Pertama, pengawasan distribusi BBM bersubsidi harus diperketat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Kedua, pemerintah harus memastikan ketersediaan pasokan BBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat Riau,” ujar Gusti, Selasa (15/9/2026).

Ia menilai, pengawasan terhadap distribusi BBM di SPBU harus dilakukan secara berkala, mulai dari alokasi hingga penyaluran kepada masyarakat. Jika memang terjadi kekurangan pasokan atau alokasi, Pemprov Riau harus segera berkoordinasi dengan Pertamina, mitra Pertamina, dan pemerintah pusat.

“Pemprov Riau harus segera duduk bersama Pertamina dan pemerintah pusat untuk mencari solusi jika memang terdapat persoalan pada alokasi maupun pasokan BBM,” tegasnya.

Gusti menyoroti persoalan lain yang dinilai lebih memprihatinkan, yakni masyarakat yang telah mengantre berjam-jam tetapi justru tidak mendapatkan BBM ketika tiba giliran mengisi.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bukan hanya persoalan antrean, tetapi juga persoalan ketidakpastian pelayanan dan tata kelola distribusi.

“Ada masyarakat yang rela berjam-jam mengantre, menahan panas dan lelah, demi mendapatkan BBM. Namun ketika tiba giliran mengisi, justru mendapat informasi bahwa BBM telah habis. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas waktu, tenaga, dan kerugian masyarakat yang terbuang?” kata Gusti.

Ia menegaskan masyarakat tidak boleh menjadi korban dari persoalan distribusi yang tidak tertata, Antrean panjang bukan sekadar pemandangan. Ini adalah alarm bahwa ada persoalan yang harus segera dibenahi. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan energi yang mudah, cepat, dan adil,” tegasnya.

Gusti juga mempertanyakan kondisi tersebut karena Riau dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki sumber daya minyak dan gas yang besar, Semua sama-sama tahu Riau dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya minyak. Namun ironis, masyarakatnya justru harus berjuang mendapatkan BBM dan mengantre berjam-jam hanya untuk mengisi bahan bakar,” ujarnya dengan nada kecewa.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi sesuatu yang dianggap normal, Sampai kapan kondisi seperti ini dibiarkan? Daerah kaya minyak, tetapi rakyatnya kesulitan mendapatkan BBM. Pertamina dan pemerintah harus berbenah. Jangan biarkan antrean panjang menjadi pemandangan yang dianggap biasa,” lanjutnya.

PC PMII Kota Pekanbaru juga menyoroti keterangan Sales Area Manager Riau Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Wilson Eddi Wijaya, yang dikutip dari media massa Sinurberita.com, bahwa Pertamina telah meningkatkan pasokan BBM untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat.

Wilson menyebutkan, pasokan BBM pada Agustus hingga September 2026 telah meningkat lebih dari 27 persen dibandingkan rata-rata pasokan pada April 2026.

Namun, menurut Gusti, peningkatan pasokan tersebut perlu dilihat dari kondisi nyata di lapangan. Jika antrean masih terjadi dan masyarakat tetap kesulitan mendapatkan BBM, berarti masih terdapat persoalan yang perlu dievaluasi, Kalau pasokan sudah ditingkatkan, tetapi masyarakat masih harus mengantre panjang bahkan sampai bermalam, tentu ada persoalan yang harus dijelaskan dan dievaluasi. Jangan sampai masyarakat hanya menerima angka peningkatan pasokan, sementara kondisi di lapangan menunjukkan hal yang berbeda,” katanya.

Ia juga meminta Pertamina menyampaikan informasi secara transparan dan berkala mengenai penyebab gangguan distribusi, wilayah yang terdampak, serta target waktu normalisasi pasokan, Menurutnya, keterbukaan informasi penting untuk mencegah kepanikan masyarakat yang dapat memicu panic buying dan justru memperburuk kondisi distribusi.

PC PMII Kota Pekanbaru mendesak Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dan Pemprov Riau segera melakukan langkah konkret, memperkuat pengawasan distribusi, serta memastikan pelayanan di SPBU berjalan sesuai ketentuan.
Gusti menegaskan pihaknya akan terus memantau persoalan antrean BBM di Pekanbaru dan Riau.

“Jangan biarkan masyarakat terus mengantre dalam ketidakpastian. BBM merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan perekonomian. Pemerintah dan Pertamina harus hadir memberikan kepastian, bukan sekadar memberikan penjelasan,” tegasnya.

Ia menambahkan, apabila dalam proses pemantauan ditemukan dugaan maladministrasi atau persoalan lain yang merugikan masyarakat, PC PMII Kota Pekanbaru akan mempertimbangkan langkah advokasi, termasuk aksi demonstrasi, serta meminta tindakan korektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Yang kami tuntut sederhana: masyarakat jangan dirugikan. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan BBM tersedia, distribusinya tepat, dan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara adil,” tutup Gusti.