KABAR UTAMA
light_mode

SKTM 20 kV di Cibeber Cilegon Disorot, Izin, K3 dan Dugaan Aliran Air ke Jalan Dipertanyakan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 1 Sep 2026
  • visibility 60
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Cilegon, intip24news.com — Pekerjaan pemasangan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) 20 kV di wilayah Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten, menjadi sorotan.

Berdasarkan dokumentasi lapangan yang diterima redaksi, aktivitas pekerjaan yang diduga berkaitan dengan pembangunan jaringan SKTM 20 kV di sekitar kawasan Cilegon Green Megablock tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan terkait legalitas pekerjaan, perizinan, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengamanan lokasi hingga pengelolaan air di area proyek.

Seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mempertanyakan apakah seluruh prosedur dan persyaratan pekerjaan telah dipenuhi secara optimal.

“Kami tidak menolak pembangunan jaringan listrik. Tetapi pekerjaan yang bersinggungan dengan ruang publik harus jelas legalitasnya dan benar-benar memperhatikan keselamatan masyarakat,” ujar narasumber kepada media.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah status perizinan apabila jalur pekerjaan tersebut melintas, bersinggungan atau menggunakan area yang berada dalam kewenangan maupun aset jalan tol.

Menurut narasumber, apabila memang terdapat keterkaitan dengan kawasan jalan tol, perlu ada penjelasan terbuka mengenai izin atau persetujuan resmi yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan.

Selain itu, penerapan K3 juga menjadi sorotan. Pekerjaan jaringan tegangan menengah memiliki risiko tinggi sehingga penggunaan APD, keberadaan petugas K3, pemasangan rambu, barricade, pengaturan lalu lintas serta mitigasi risiko harus benar-benar diterapkan di lapangan.

“Jangan sampai K3 hanya lengkap dalam dokumen, tetapi penerapannya di lapangan tidak maksimal. Keselamatan pekerja dan masyarakat harus menjadi prioritas,” katanya.

Sorotan lainnya menyangkut dugaan adanya aliran air dari area pekerjaan yang mengarah ke badan jalan. Jika kondisi tersebut benar, perlu dipastikan apakah telah tersedia sistem pengendalian air dan material konstruksi agar tidak menimbulkan genangan, jalan licin atau gangguan terhadap pengguna jalan.

Narasumber juga meminta adanya kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut, termasuk kontraktor utama dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.

Informasi mengenai dugaan keterlibatan PT Putri Mekar Bersama sebagai mitra atau subkontraktor pun masih memerlukan klarifikasi resmi.

“Rantai pekerjaan boleh melibatkan beberapa pihak, tetapi tanggung jawab tidak boleh kabur. Harus jelas siapa pelaksana, siapa pengawas dan siapa yang bertanggung jawab apabila muncul dampak di lapangan,” tegasnya.

Atas berbagai sorotan tersebut, PLN UP3 Banten Utara diharapkan dapat memberikan penjelasan terbuka terkait status pekerjaan, legalitas dan perizinan, kontraktor pelaksana, penerapan K3, pengamanan lokasi serta pengelolaan air di sekitar proyek.

Pemberitaan ini bukan merupakan tuduhan atau vonis terhadap pihak tertentu. Seluruh informasi masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Namun, pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan dan keselamatan publik.

“Pembangunan boleh dipercepat, tetapi legalitas tidak boleh dilewati. Target proyek penting, namun keselamatan pekerja dan masyarakat tidak boleh dikorbankan.”

Redaksi masih menunggu klarifikasi resmi dari PLN UP3 Banten Utara dan pihak terkait lainnya.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Pilihan Redaksi

  • IWO Indonesia DPW Jakarta Desak Pemprov Pastikan Relokasi Warga 30 Tahun Terdampak Banjir di Gang Seruni

    IWO Indonesia DPW Jakarta Desak Pemprov Pastikan Relokasi Warga 30 Tahun Terdampak Banjir di Gang Seruni

    • visibility 32
    • 0Komentar

    Jakarta, mitracakrawala.com – Rencana pengadaan lahan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta di RT 01/06 Cililitan, kramatjati Jakarta timur, saat ini sedang memasuki tahap kajian mendalam pasca-kunjungan lapangan. Kamis 22 Oktober 2026. Tinjauan ke lokasi tersebut sebagai respon dari permintaan yang diajukan warga selama ini. Proses pengajuan telah disampaikan kepada sejumlah pihak pemangku […]

  • Polres Balangan Ungkap Kasus Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Juai

    Polres Balangan Ungkap Kasus Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Juai

    • visibility 49
    • 0Komentar

    Balangan, mitracakrawala.com – Polres Balangan melalui Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Sat Reskrim bersama personel Polsek Juai berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan. Kegiatan pengungkapan kasus tersebut dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Balangan […]

  • LMK Cawang Usulkan Dana Operasional Naik, Berharap Tak Jadi Anak Tiri Pemprov DKI

    LMK Cawang Usulkan Dana Operasional Naik, Berharap Tak Jadi Anak Tiri Pemprov DKI

    • visibility 61
    • 0Komentar

    Jakarta, mutracakeawala.com— Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Cawang mengusulkan kenaikan dana operasional bagi LMK dan berharap dukungan tersebut dapat disetarakan dengan operasional RT dan RW. Aspirasi itu disampaikan saat LMK Cawang beraudiensi dengan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi, yang merupakan wakil rakyat dari Dapil 5 Jakarta Timur, di ruang Fraksi PKS DPRD […]

  • RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Hadirkan Era Baru Hukum Ketenagakerjaan

    RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Hadirkan Era Baru Hukum Ketenagakerjaan

    • visibility 35
    • 0Komentar

    Jakarta, MCN – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan era baru hukum ketenagakerjaan. Menurutnya, RUU tersebut tidak hanya memperkuat hak-hak pekerja/buruh, tetapi juga memperluas pelindungan bagi pencari kerja, peserta pelatihan dan pemagangan, serta mengantisipasi perkembangan pola pekerjaan di masa depan. Hal tersebut disampaikan Menaker saat […]

  • PANITIA MUSCAB KWARCAB BEKASI TUNDA PENGUMUNAN HASIL TIM VERIFIKASI CALON KA KWARCAB, ADA APA ?

    PANITIA MUSCAB KWARCAB BEKASI TUNDA PENGUMUNAN HASIL TIM VERIFIKASI CALON KA KWARCAB, ADA APA ?

    • visibility 51
    • 0Komentar

    BEKASI — Belum diumumkannya hasil verifikasi bakal calon Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Bekasi dalam Musyawarah Cabang (Muscab) XV Tahun 2026 menuai sorotan. Padahal, proses verifikasi disebut telah rampung dan dituangkan dalam berita acara tertanggal 26 Oktober 2026. Sesuai jadwal, hasil verifikasi seharusnya diumumkan pada 30 Oktober 2026. Namun hingga kini, belum ada […]

  • Bupati Bovendigul Berkomitmen Tingkatkan Capaian Program Bangga Kencana

    Bupati Bovendigul Berkomitmen Tingkatkan Capaian Program Bangga Kencana

    • visibility 29
    • 0Komentar

    BOVENDIGUL, 17 November 2026 — Pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmen kuat untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di daerah tersebut. Langkah ini diambil setelah dilakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, sekaligus mempertegas landasan hukum yang mendasari pelaksanaan program ini di tingkat daerah. 📜 Landasan Hukum yang […]

expand_less