KABAR UTAMA
light_mode

Ada Apa DLHK Kabupaten Tangerang? Armada Truk Sampah Plat Hitam Disebut Atas Nama Mitra

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
  • visibility 115
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Tangerang, mitracakrawala.com — Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pelayanan persampahan kini menjadi sorotan. Bukan karena target pendapatan daerahnya, melainkan karena muncul informasi mengenai perubahan pola pengangkutan sampah di sejumlah kawasan perumahan yang sebelumnya dilayani menggunakan armada milik Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah perumahan yang sebelumnya memiliki kerja sama pengangkutan sampah dengan DLHK dan dilayani menggunakan armada truk sampah milik pemerintah daerah, disebut akan mengalami perubahan pola pelayanan.

Armada pemerintah yang selama ini digunakan dalam pelayanan tersebut dikabarkan akan digantikan oleh kendaraan berpelat hitam yang mengatasnamakan atau disebut sebagai “Mitra DLHK”.

Perubahan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa aset pemerintah yang seharusnya dapat dioptimalkan untuk memberikan pelayanan publik justru disebut akan digantikan oleh armada pihak lain?

Bukan Sekadar Persoalan Armada

Persoalan ini tidak berhenti pada warna pelat kendaraan. Yang jauh lebih penting adalah status hukum kerja sama, kewenangan pengelolaan retribusi, mekanisme penunjukan mitra, serta ke mana seluruh penerimaan dari pelayanan tersebut bermuara.

Informasi yang berkembang juga menyebutkan adanya seorang pegawai DLHK berinisial RZ, yang disebut-sebut ikut mengoordinasikan pengalihan penggunaan armada tersebut.

Namun, informasi tersebut tentu membutuhkan klarifikasi dan verifikasi dari pihak DLHK. Apakah kebijakan tersebut merupakan inisiatif pribadi, bagian dari kewenangan kedinasan, atau justru merupakan kebijakan resmi yang diperintahkan oleh pimpinan?

Pertanyaan tersebut penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran kewenangan maupun persepsi adanya kepentingan tertentu dalam pengelolaan pelayanan persampahan.

Retribusi Harus Terang, Jangan Sampai Menjadi Ruang Abu-Abu

Hal paling krusial adalah arus uang retribusi.

Apabila masyarakat atau pengelola perumahan membayar retribusi pelayanan persampahan melalui armada yang mengatasnamakan “Mitra DLHK”, maka publik berhak mengetahui dasar pungutannya, siapa pihak yang berwenang menariknya, berapa tarif yang dikenakan, bagaimana mekanisme pembayarannya, serta bagaimana pencatatan dan penyetorannya ke kas daerah.

Sebab, penerimaan yang merupakan hak daerah harus memiliki mekanisme administrasi dan pertanggungjawaban yang jelas.

Karena itu, perlu dijawab secara terbuka:

Apakah seluruh penerimaan tersebut masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD)? Siapa penerima pembayaran? Apakah ada rekening resmi? Apakah terdapat bukti setoran? Bagaimana mekanisme kerja sama dengan pihak yang disebut sebagai mitra?

Pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa telah terjadi penyimpangan. Justru transparansi diperlukan agar tidak muncul dugaan pungutan liar, kebocoran penerimaan daerah, atau penyalahgunaan kewenangan.

Aset Pemerintah Jangan Sampai Hanya Menjadi Pajangan

Di sisi lain, keberadaan armada persampahan milik Pemerintah Kabupaten Tangerang juga perlu dievaluasi.

Jika armada pemerintah masih dalam kondisi layak operasi dan sebelumnya telah digunakan untuk melayani masyarakat berdasarkan kerja sama resmi, maka publik patut mendapatkan penjelasan mengenai alasan perubahan pola pelayanan.

Jangan sampai pemerintah daerah memiliki aset, memiliki pegawai, memiliki kewenangan pelayanan, tetapi pada saat yang sama pelayanan justru dialihkan kepada pihak lain tanpa penjelasan yang transparan.

Optimalisasi PAD seharusnya berjalan beriringan dengan optimalisasi aset daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sistem pengawasan, bukan sebaliknya.

Inspektorat Diminta Tidak Menunggu Bola

Mengingat adanya sejumlah pertanyaan mengenai mekanisme pengalihan pelayanan, keterlibatan pegawai, status mitra, hingga aliran retribusi, Inspektorat Kabupaten Tangerang dinilai perlu melakukan pemeriksaan secara objektif apabila memiliki dasar dan kewenangan untuk itu.

Pemeriksaan tidak harus dimaknai sebagai upaya mencari kesalahan. Sebaliknya, audit dapat menjadi instrumen untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan dan sekaligus melindungi aparatur yang bekerja sesuai prosedur.

Bupati Tangerang dan Kepala DLHK Kabupaten Tangerang juga perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai kebijakan tersebut agar tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.

Sementara itu, aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan terkait dapat mencermati persoalan ini apabila ditemukan indikasi pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang sah.

Publik Berhak Mendapat Jawaban

Pada akhirnya, persoalan ini sederhana tetapi sangat fundamental: ketika pelayanan persampahan menyangkut uang masyarakat dan aset pemerintah, maka seluruh mekanismenya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika penggunaan armada “Mitra DLHK” memang merupakan kebijakan resmi dan telah sesuai regulasi, DLHK Kabupaten Tangerang tentu tidak perlu ragu menjelaskan dasar hukum, mekanisme kerja sama, tarif, serta sistem penyetoran retribusinya.

Sebaliknya, apabila ditemukan adanya prosedur yang tidak sesuai, maka harus segera dilakukan pembenahan dan tindakan sesuai ketentuan.

Jangan sampai atas nama optimalisasi retribusi, justru muncul ruang abu-abu dalam pengelolaan uang publik. Jangan pula aset pemerintah dikesampingkan tanpa alasan yang terang.

Masyarakat Kabupaten Tangerang membutuhkan pelayanan persampahan yang bersih, bukan hanya dari sampahnya, tetapi juga bersih dari dugaan konflik kepentingan, pungutan tidak resmi, dan tata kelola yang tidak transparan.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Pilihan Redaksi

  • Haryanto, SE Resmi Daftarkan Diri sebagai Calon Ketua Kwarcab Pramuka Kabupaten Bekasi, Berkas Diterima Kesekretariatan

    Haryanto, SE Resmi Daftarkan Diri sebagai Calon Ketua Kwarcab Pramuka Kabupaten Bekasi, Berkas Diterima Kesekretariatan

    • visibility 20
    • 0Komentar

    BEKASI — Dinamika pemilihan Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Bekasi periode 2026–2031 semakin menarik perhatian. Haryanto, SE, yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi, secara resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua Kwarcab Kabupaten Bekasi. Pendaftaran tersebut dilaksanakan pada Sabtu (7/11/2026) malam, di mana berkas persyaratan diterima langsung oleh pihak kesekretariatan di […]

  • Apresiasi Lamsel Fest 2026, Ketua KADIN Mahirrokhman Difa Dorong UMKM, Budaya dan Kreativitas Anak Muda

    Apresiasi Lamsel Fest 2026, Ketua KADIN Mahirrokhman Difa Dorong UMKM, Budaya dan Kreativitas Anak Muda

    • visibility 20
    • 0Komentar

    LAMPUNG SELATAN – Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Lampung Selatan, Dr. Mahirrokhman Difa, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Lampung Selatan Fest (Lamsel Fest) 2026 dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Kabupaten Lampung Selatan. Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai oleh tim Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO INDONESIA) Kabupaten Lampung Selatan, dalam kesempatan kegiatan […]

  • Asap, Oligarki, dan Peran Negara: Meninjau Ulang Oligarki Sawit dalam Pasung Ekologi

    Asap, Oligarki, dan Peran Negara: Meninjau Ulang Oligarki Sawit dalam Pasung Ekologi

    • visibility 68
    • 0Komentar

    Jakarta, mitracakrawala.com — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu bencana krisis ekologi serta kabut asap tebal di Indonesia bukanlah murni bencana alam, melainkan dampak dari ekspansi oligarki perkebunan kelapa sawit yang didukung oleh pembiaran negara. Hal tersebut menjadi benang merah dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) bertajuk “Asap, Oligarki, […]

  • Gerak Cepat Polsek Karawaci, Terduga Pelaku Curanmor di Cimone Ditangkap

    Gerak Cepat Polsek Karawaci, Terduga Pelaku Curanmor di Cimone Ditangkap

    • visibility 46
    • 0Komentar

    TANGERANG – intip24news Unit Reskrim Polsek Karawaci, Polres Metro Tangerang Kota, berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Jalan Gatot Subroto, RT 05/RW 01, Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Seorang pria berinisial IS alias Mail diamankan pada Minggu (1/11/2026) dini hari di kawasan Jalan Industri, Kelurahan Jatiuwung, Kecamatan Cibodas. Pengungkapan tersebut bermula […]

  • Menkeu Purbaya Digantikan Suahasil Nazara sebagai Menkeu yang Baru

    Menkeu Purbaya Digantikan Suahasil Nazara sebagai Menkeu yang Baru

    • visibility 45
    • 0Komentar

    Jakarta, mitracakrawala.com – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang baru setahun menjabat sebagai Bendahara Negara itu. Pergantian itu tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 97p Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029. “Demi Tuhan Saya berjanji […]

  • Kamenaker: Kompetensi dan Bahasa Jadi Bekal Kerja ke Jepang

    Kamenaker: Kompetensi dan Bahasa Jadi Bekal Kerja ke Jepang

    • visibility 41
    • 0Komentar

    Banyuwangi, mitracakrawala.com — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan pentingnya kompetensi dan kemampuan bahasa asing bagi tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja maupun mengikuti pemagangan di Jepang. Afriansyah mengatakan Jepang merupakan salah satu negara tujuan penempatan tenaga kerja Indonesia. Karena itu, peluang bekerja dan mengikuti pemagangan di Jepang perlu diikuti dengan kesiapan kompetensi dan keterampilan […]

expand_less