KABAR UTAMA
light_mode

Asap, Oligarki, dan Peran Negara: Meninjau Ulang Oligarki Sawit dalam Pasung Ekologi

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 4 Sep 2026
  • visibility 69
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, mitracakrawala.com — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu bencana krisis ekologi serta kabut asap tebal di Indonesia bukanlah murni bencana alam, melainkan dampak dari ekspansi oligarki perkebunan kelapa sawit yang didukung oleh pembiaran negara. Hal tersebut menjadi benang merah dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) bertajuk “Asap, Oligarki, dan Peran Negara: Meninjau Ulang Oligarki Sawit dalam Pasung Ekologi”,

Diskusi yang diselenggarakan pada Jum’at, 4/09/2026 via Zoom Meeting tersebut menghadirkan tiga narasumber kunci: Bung Agil (Koordinator Wilayah KPBI Kalimantan Barat), Restu Baskara (Advokat Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia/ PBHI Yogyakarta), dan Bung Achmad Surambo (Direktur Sawit Watch). Ketiganya membongkar keterkaitan erat antara ekspansi modal sawit, pembakaran lahan berbasis biaya murah, peran negara yang berpihak pada korporasi, serta dampaknya yang memiskinkan kelas buruh dan petani.

Peluasan Lahan, Bencana Asap, dan Penderitaan Buruh di Lapangan
Dalam pemaparannya, Bung Agil, Koordinator Wilayah KPBI Kalimantan Barat, menyoroti laju perluasan lahan kelapa sawit yang sangat masif di daerah. Menurut catatannya, ekspansi perkebunan sawit melonjak signifikan dari rentang 4 juta hektar hingga kini mencapai lebih dari 5 juta hektar di Indonesia.

Namun, Bung Agil menekankan bahwa perluasan skala besar ini mayoritas dicapai melalui praktik pembakaran lahan yang merusak lingkungan. Metode pembukaan lahan dengan membakar tanah dan hutan ini memicu bencana asap menahun yang merenggut hak-hak dasar rakyat, khususnya kelas buruh.

“Kebakaran hutan dan kabut asap ini secara langsung memukul para buruh perkebunan dan buruh harian. Asap beracun membuat buruh tidak bisa bekerja secara normal, produktivitas menurun, hingga terancam kehilangan pendapatan harian. Buruh dipaksa bekerja di bawah ancaman bahaya kesehatan ISPA tanpa ada perlindungan atau kompensasi yang layak dari perusahaan,” tegas Bung Agil.

Ia menambahkan bahwa oligarki sawit mengeruk keuntungan maksimal dari ekspansi ini, sementara risiko kesehatan, bencana ekologis, dan kerugian ekonomi seluruhnya ditimpakan kepada masyarakat adat, petani lokal, dan kaum buruh.

Negara Sediakan ‘Karpet Merah’ dan Pembakaran Lahan Demi Biaya Murah.

Dari perspektif hukum dan hak asasi manusia, Restu Baskara, Advokat PBHI, menegaskan bahwa negara telah gagal bersikap netral dalam memediasi maupun menyelesaikan konflik antara masyarakat adat/petani dengan korporasi sawit. Sebaliknya, negara justru bertindak sebagai penyedia “karpet merah” yang mempermudah izin operasional dan perlindungan hukum bagi korporasi.

Restu menjelaskan, meskipun Indonesia telah memiliki instrumen regulasi dan aturan hukum yang secara tegas melarang serta mengancam pidana pembakaran hutan dan lahan, praktik pembakaran tersebut terus berulang secara masif.

“Mengapa penegakan hukum tumpul dan pembakaran terus terjadi? Karena bagi korporasi, membakar hutan adalah metode pra pembangunan lahan yang paling murah secara finansial. Hukum kita dikalahkan oleh kalkulasi untung-rugi modal. Negara tidak netral; saat konflik terjadi, aparat dan kebijakan justru hadir membentengi kepentingan korporasi ketimbang membela hak hidup warga,” ujar Restu Baskara.

Ia menyoroti bahwa ketiadaan sanksi yang membikin jera serta ketidaknetralan lembaga negara menjadikan karhutla sebagai tindak kejahatan ekologis berulang yang terstruktur dan dipelihara.

Pola Berulang Sejarah Karhutla dan Perampasan Lahan Masyarakat
Sementara itu, Bung Achmad Surambo, Direktur Sawit Watch, memaparkan data historis yang menunjukkan bahwa bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia memiliki pola berulang yang terorganisir dari dekade ke dekade:
1982–1983: Mencapai 3,6 juta hektar lahan terbakar saat pembukaan awal industri berbasis kayu dan sawit.
1997: Melonjak drastis hingga 10 juta hektar lahan terbakar yang memicu krisis asap lintas negara.
2026: Bencana karhutla bergeser ke wilayah timur Indonesia.

Di Papua Selatan, luas lahan terbakar mencapai 25.838 hektar, menjadikannya kawasan kebakaran terbesar kedua di Indonesia setelah Kalimantan yang mencatatkan luas kebakaran hingga 38.310 hektar.
Bung Achmad Surambo menegaskan bahwa pola kebakaran hutan bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan strategi sistematis korporasi untuk merampas lahan (land grabbing) milik masyarakat adat dan petani lokal.

“Kebakaran hutan dan lahan adalah modus pengambilalihan tanah rakyat secara paksa dan murah. Ketika lahan terbakar dan terdegradasi, ruang hidup masyarakat adat hancur, sehingga korporasi dengan mudah masuk menguasai tanah tersebut atas nama rehabilitasi atau izin konsesi baru. Pergeseran kebakaran ke Papua Selatan menunjukkan bahwa oligarki kini membidik benteng ekologi terakhir kita di Indonesia timur,” ungkap Achmad Surambo.

Rekomendasi Sikap Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)
Menanggapi krisis ekologi, perampasan ruang hidup, dan penindasan yang dialami kaum buruh serta petani akibat cengkeraman oligarki sawit, KPBI bersama seluruh elemen narasumber merumuskan tiga poin rekomendasi strategis:

Mendorong Pembentukan Badan Otoritas Reforma Agraria Langsung di Bawah Presiden, Negara harus segera membentuk Badan Otoritas Reforma Agraria yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Badan ini bertugas menghentikan ketimpangan penguasaan tanah, mencabut konsesi sawit korporasi pelanggar HAM/ekologi, serta mendistribusikan kembali tanah kepada rakyat dan petani miskin.

Mendorong Pembangunan Koperasi Pertanian sebagai Alternatif Pengelolaan Lahan Kolektif Menghentikan dominasi monokultur korporatif dengan membangun dan memperkuat koperasi pertanian rakyat. Pengelolaan lahan secara kolektif oleh petani dan masyarakat berbasis pada kelestarian ekologis, kedaulatan pangan, serta keadilan ekonomi, bukan akumulasi modal oligarki.

Konsolidasi Persatuan Buruh dan Kaum Tani guna Mewujudkan Reforma Agraria Sejati Memperkuat aliansi strategis antara kelas buruh (termasuk buruh perkebunan) dan kaum tani. Perjuangan buruh atas kepastian kerja dan keadilan wages tidak terpisahkan dari perjuangan kaum tani atas tanah dan ruang hidup. Konsolidasi ini menjadi kunci utama dalam meruntuhkan dominasi oligarki dan mewujudkan Reforma Agraria Sejati.

Kontak: 0881-3921-258
Akhmad Azmir Zahara : Bidang Ideologi KPBI

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Pilihan Redaksi

  • Ketua DPW IWOI DIY Supriyono Ucapkan selamat Kepada Kapolri dan Kapolres Gunungkidul Baru

    Ketua DPW IWOI DIY Supriyono Ucapkan selamat Kepada Kapolri dan Kapolres Gunungkidul Baru

    • visibility 51
    • 0Komentar

    Yogyakarta, MCN – Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPW IWOI) Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas dua tonggak penting di tubuh Polri, yakni pengangkatan Kapolri baru dan Kapolres Gunungkidul yang baru. Ucapan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPW IWOI DIY, Supriyono.Di Kantor sekretariat DPW IWOI DIY di dusun Tonggolan Kalurahan […]

  • Potensi Awan Hujan Riau 30 Agustus-1 September, Menhut Raja Antoni Minta OMC Dimaksimalkan

    Potensi Awan Hujan Riau 30 Agustus-1 September, Menhut Raja Antoni Minta OMC Dimaksimalkan

    • visibility 68
    • 0Komentar

    Palelawan, mitracakrawala.com – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni meminta potensi awan hujan di Riau pada 30 Agustus hingga 1 September dimaksimalkan untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Hal itu disampaikan Menhut Raja Antoni saat rapat koordinasi (rakor) usai meninjau penanganan Karhutla di Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Kamis (28/8/2026). […]

  • Bipartit SP-AMT Plumpang dengan PT GUN dan PT Pertamina Patra Niaga Berakhir Deadlock

    Bipartit SP-AMT Plumpang dengan PT GUN dan PT Pertamina Patra Niaga Berakhir Deadlock

    • visibility 119
    • 0Komentar

    Jakarta Utara, mitracakrawala.com – Perundingan hubungan industrial secara bipartit antara Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki (SP-AMT) Plumpang, PT Garda Utama Nasional (GUN) dan PT Pertamina Patra Niaga yang difasilitasi Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara (Sudinakertransgi Jakut) berakhir tanpa kesepakatan. Pertemuan tersebut digelar pada Rabu, 16 September 2026, pukul 09.00 […]

  • DR. YUDA GANDA PUTRA UCAPKAN SELAMAT HUT KE-81 YONIF RAIDER 500/SIKATAN: SIGAP, KUAT, MILITAN!

    DR. YUDA GANDA PUTRA UCAPKAN SELAMAT HUT KE-81 YONIF RAIDER 500/SIKATAN: SIGAP, KUAT, MILITAN!

    • visibility 31
    • 0Komentar

    25 Oktober 1945–25 Oktober 2026 PAPUA — Dr. Yuda Ganda Putra, S.IP., M.M., selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, menyampaikan ucapan selamat dan doa atas peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Yonif Raider 500/Sikatan yang diperingati pada 25 Oktober 2026. Dalam momentum bersejarah tersebut, Dr. Yuda Ganda Putra berharap Yonif Raider 500/Sikatan […]

  • Sukses Jadi Tuan Rumah, Lampung Selatan Raih Peringkat Ketiga MTQ ke-53 Tingkat Provinsi Lampung

    Sukses Jadi Tuan Rumah, Lampung Selatan Raih Peringkat Ketiga MTQ ke-53 Tingkat Provinsi Lampung

    • visibility 13
    • 0Komentar

    Kalianda – Kabupaten Lampung Selatan tidak hanya sukses menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026, tetapi juga berhasil menorehkan prestasi dengan meraih peringkat ketiga dalam ajang keagamaan tingkat provinsi tersebut. Capaian ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Lampung Selatan yang dikenal dengan julukan “Beranda Sumatra”, sekaligus melengkapi keberhasilan penyelenggaraan […]

  • CAMAT MANCAK EUIS LINDA MUTIA GERAK CEPAT SURATI BEA CUKAI TERKAIT DUGAAN ROKOK ILEGAL, KASI TRANTIB WAHYU SIAP DAMPINGI SIDAK

    CAMAT MANCAK EUIS LINDA MUTIA GERAK CEPAT SURATI BEA CUKAI TERKAIT DUGAAN ROKOK ILEGAL, KASI TRANTIB WAHYU SIAP DAMPINGI SIDAK

    • visibility 34
    • 0Komentar

    MANCAK, KABUPATEN SERANG, BANTEN — Respons pemerintah Kecamatan Mancak dalam menindaklanjuti dugaan peredaran rokok ilegal mendapat perhatian Ketua DPW Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia) Provinsi Banten, Mevi Amirullah, dan Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Mancak, Doddy. Camat Mancak, Euis Linda Mutia, dikabarkan telah melayangkan surat kepada Bea Cukai melalui jasa pengiriman J&t setelah persoalan […]

expand_less