KABAR UTAMA
light_mode

Sampah Jakarta Tetap Menggunung, Kompensasi Bantar Gebang Malah Terancam Turun

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Minggu, 27 Sep 2026
  • visibility 54
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kota Bekasi, batavianews.id – Menjelang berakhirnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi terkait pengelolaan TPST Bantar Gebang pada 30 Oktober 2026, perhatian terhadap formula kompensasi bagi masyarakat terdampak kembali mencuat.

Ketua IWO Indonesia DPD Kota Bekasi, Nio Helen, menilai pembaruan PKS antara Jakarta dan Bekasi harus dilakukan secara terbuka, transparan, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup berdampingan dengan aktivitas pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang.

Menurut Nio Helen, persoalan yang perlu dibahas bukan hanya mengenai berapa banyak sampah yang dikirim ke Bantar Gebang, tetapi juga bagaimana dampak lingkungan dan sosial yang dirasakan masyarakat Kota Bekasi dihitung secara proporsional.

“Jangan sampai sampahnya masih menggunung, dampaknya masih dirasakan masyarakat, tetapi kompensasinya justru berkurang. Ini yang harus dibuka dan dijelaskan kepada publik,” tegas Nio Helen.

Ia mengatakan, masyarakat berhak mengetahui secara jelas bagaimana formula kompensasi ditentukan, indikator apa yang digunakan, serta apakah perhitungan tersebut benar-benar mencerminkan dampak lingkungan yang terjadi di lapangan.

Bukan Sekadar Soal Uang

Nio Helen menegaskan bahwa persoalan TPST Bantar Gebang tidak boleh disederhanakan menjadi persoalan nominal kompensasi.

Menurutnya, terdapat aspek lingkungan, kesehatan masyarakat, lalu lintas kendaraan pengangkut sampah, kualitas udara, serta kenyamanan warga yang harus menjadi bagian dari evaluasi.

“Ini bukan sekadar soal uang. Ada hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Kalau ada dampak yang dirasakan warga, tentu harus ada formula yang transparan untuk menghitungnya,” ujarnya.

Ia juga menilai perubahan kebijakan mengenai jenis sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang perlu disertai data terbuka mengenai volume sampah, dampak lingkungan, dan konsekuensinya terhadap formula kompensasi.

Jangan sampai istilah ‘residu’ membuat persoalan lingkungan dianggap otomatis selesai.

Bau Sampah Tidak Mengenal Batas Kecamatan

Menurut Nio Helen, pembahasan kompensasi juga perlu memperhatikan cakupan wilayah terdampak.

Dampak keberadaan TPST, kata dia, tidak hanya menjadi persoalan masyarakat yang tinggal persis di sekitar Bantar Gebang. Aktivitas kendaraan pengangkut sampah juga melewati sejumlah wilayah Kota Bekasi.

Bahkan, keluhan mengenai aroma sampah disebut dapat dirasakan hingga sejumlah kawasan lain.

“Kalau dampaknya dirasakan lebih luas, maka kajiannya juga harus lebih luas. Jangan sampai batas administratif digunakan untuk membatasi perhitungan dampak lingkungan,” kata Nio Helen.

Karena itu, IWO Indonesia DPD Kota Bekasi mendorong agar pemerintah membuka ruang dialog dengan masyarakat, organisasi masyarakat, aktivis lingkungan, akademisi, serta elemen lainnya sebelum PKS baru disepakati.

Jangan Teken Dulu, Dengarkan Warga

Nio Helen juga mendukung tuntutan sejumlah tokoh dan aktivis Kota Bekasi agar penyerapan aspirasi masyarakat dilakukan sebelum pembaruan PKS ditandatangani.

Menurutnya, kebijakan publik yang menyangkut lingkungan hidup dalam jangka panjang semestinya tidak hanya dibicarakan di ruang pemerintahan.

“Warga Kota Bekasi bukan sekadar objek dari kebijakan pengelolaan sampah Jakarta. Mereka adalah masyarakat yang ikut menanggung dampaknya. Karena itu, suara mereka harus didengar,” tegasnya.

Ia meminta pemerintah menyampaikan kepada publik secara terbuka mengenai isi pokok PKS, mekanisme kompensasi, indikator dampak lingkungan, serta rencana pengelolaan TPST Bantar Gebang ke depan.

IWO Dorong Transparansi dan Pengawasan Publik

Sebagai organisasi kewartawanan, Nio Helen menegaskan IWO Indonesia DPD Kota Bekasi akan mendorong pemberitaan yang berimbang dan membuka ruang bagi pemerintah maupun seluruh pihak terkait untuk memberikan penjelasan.

Menurutnya, isu TPST Bantar Gebang memiliki kepentingan publik yang sangat besar sehingga seluruh informasi mengenai pembaruan PKS perlu dapat diakses masyarakat.

“Kami tidak sedang mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang kami dorong adalah keterbukaan. Kalau formulanya memang sudah adil, jelaskan kepada masyarakat. Kalau perlu dievaluasi, evaluasi secara terbuka,” ujarnya.

Nio Helen menambahkan, pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap perubahan dalam pola pengelolaan sampah Jakarta tidak berdampak pada berkurangnya perlindungan terhadap masyarakat Kota Bekasi.

Sebab, bagi warga Bekasi, persoalannya sederhana: sampah boleh datang, tetapi hak masyarakat atas lingkungan yang sehat jangan ikut pergi.

Menjelang berakhirnya PKS pada 30 Oktober 2026, IWO Indonesia DPD Kota Bekasi berharap momentum tersebut menjadi kesempatan bagi Jakarta dan Bekasi untuk menyusun kesepakatan yang lebih transparan, terukur, dan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Sampah Jakarta adalah persoalan pengelolaan.
Tetapi lingkungan Kota Bekasi adalah hak masyarakat.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Pilihan Redaksi

  • Camat Cikalongwetan Apresiasi Lahirnya Aliansi Putra Daerah Peduli Cikalongwetan

    Camat Cikalongwetan Apresiasi Lahirnya Aliansi Putra Daerah Peduli Cikalongwetan

    • visibility 59
    • 0Komentar

    KBB, mitracakrawala.com – Camat Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB) Dr. Jaja mengapresiasi terbentuknya Aliansi Putra Daerah Peduli Cikalongwetan. Apresiasi itu disampaikan saat menerima audiensi pengurus aliansi di Ruang Rapat Kantor Kecamatan Cikalongwetan, Kamis (3/9/2026). Ketua Aliansi Putra Daerah Peduli Cikalongwetan Kusmawan hadir bersama Sekretaris Dede KW, Bendahara Raun, dan sejumlah tokoh pemuda Cikalongwetan. Dalam pertemuan […]

  • DPD IWOI Kab Tangerang Sampaikan Belasungkawa Atas Wafatnya H. Deden Syukron

    DPD IWOI Kab Tangerang Sampaikan Belasungkawa Atas Wafatnya H. Deden Syukron

    • visibility 46
    • 0Komentar

    TANGERANG, mitracakrawala.com – Keluarga Besar DPD IWOI Kabupaten Tangerang menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya H. Deden Syuqron, S.H., M.H., yang dikenal sebagai Penasihat Hukum Pemerintah Kabupaten Tangerang. Duka dan belasungkawa tersebut disampaikan oleh Keluarga Besar DPD IWOI Kabupaten Tangerang. Ketua DPD IWOI Kabupaten Tangerang, Sopiyan, saat ditemui wartawan turut menyampaikan duka cita […]

  • DUA TAHUN BERTURUT-TURUT RAIH SATYA JKN AWARDS! MEVI AMIRULLAH APRESIASI KOMITMEN PLN DALAM MELINDUNGI PEKERJA

    DUA TAHUN BERTURUT-TURUT RAIH SATYA JKN AWARDS! MEVI AMIRULLAH APRESIASI KOMITMEN PLN DALAM MELINDUNGI PEKERJA

    • visibility 27
    • 0Komentar

    BANTEN – Komitmen dalam memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan pekerja merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Atas dasar tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia) Provinsi Banten, Mevi Amirullah, menyampaikan apresiasi terhadap PT PLN (Persero) yang kembali berhasil meraih Satya JKN Awards […]

  • SKTM 20 kV JATAKE DITARIK ULANG, TANGGUNG JAWAB JANGAN IKUT TERKUBUR: PENGAWAS PLN DAN MITRA PELAKSANA HARUS DIEVALUASI!

    SKTM 20 kV JATAKE DITARIK ULANG, TANGGUNG JAWAB JANGAN IKUT TERKUBUR: PENGAWAS PLN DAN MITRA PELAKSANA HARUS DIEVALUASI!

    • visibility 33
    • 0Komentar

    DPD IWO INDONESIA KOTA TANGERANG SOROT STANDAR KEDALAMAN GALIAN, PERSETUJUAN TEKNIS, DAN KONSEKUENSI ATAS DUGAAN KETIDAKSESUAIAN PEKERJAAN KOTA TANGERANG, BANTEN — Penarikan ulang atau perbaikan pekerjaan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) 20 kV di kawasan Jatake, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, apabila telah dilakukan, patut dipandang sebagai langkah korektif yang diperlukan. Namun, pekerjaan yang diperbaiki tidak […]

  • Proyek Drainase di Jalan Seruni Cililitan Sepanjang 700 Meter Disorot, Warga Tolak Dilanjutkan

    Proyek Drainase di Jalan Seruni Cililitan Sepanjang 700 Meter Disorot, Warga Tolak Dilanjutkan

    • visibility 42
    • 0Komentar

    JAKARTA, MCN – Proyek saluran air (drainase) sepanjang 700 meter di Jalan Seruni mendapat penolakan dari warga setempat. Proyek senilai Rp1.040.000.000 dengan masa kerja 90 hari itu sudah terpasang 420 meter tertunda dengan 280 meter belum terpasang. Pengurus Rukun Warga (RW) 06 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, menggelar rapat koordinasi guna menindaklanjuti proyek […]

  • Dinas PUPR Lampung Selatan dan Kodim 0421/LS Tandatangani Kontrak Swakelola Tipe II, Perkuat Sinergi Pembangunan Infrastruktur

    Dinas PUPR Lampung Selatan dan Kodim 0421/LS Tandatangani Kontrak Swakelola Tipe II, Perkuat Sinergi Pembangunan Infrastruktur

    • visibility 14
    • 0Komentar

    KALIANDA – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan melalui Bidang Bina Marga melaksanakan penandatanganan Kontrak Swakelola Tipe II bersama Komando Distrik Militer (Kodim) 0421/Lampung Selatan, Senin (16/11/2026). Kegiatan penandatanganan kontrak tersebut berlangsung di Markas Kodim 0421/LS dan menjadi salah satu langkah kolaboratif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan serta peningkatan infrastruktur di wilayah […]

expand_less