KABAR UTAMA
light_mode

ASN Kecamatan Pebayuran Diduga Terlibat Pemenangan Pilkades Jayalaksana

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
  • visibility 92
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BEKASI, mitracakrawala.com — Dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam politik praktis kembali menjadi sorotan di Kabupaten Bekasi. Mulyadi, yang disebut menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) Kecamatan Pebayuran, diduga terlibat dalam pemenangan salah satu pasangan calon (paslon) pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin.

Dugaan tersebut mencuat dari baliho yang memperlihatkan sosok Mulyadi terpampang dengan salah satu calon kades desa Jayalaksana.

Kemunculan foto seorang aparatur pemerintahan dalam atribut yang berkaitan dengan salah satu peserta Pilkades tersebut memunculkan pertanyaan mengenai netralitas aparatur pemerintahan dalam kontestasi politik di tingkat desa.

Foto Mulyadi di Baliho Jadi Sorotan
Keberadaan foto yang diduga menampilkan Mulyadi pada baliho tersebut menjadi bagian penting yang perlu diklarifikasi.

Publik tentu berhak mengetahui dalam konteks apa foto tersebut digunakan dan apakah pemasangannya telah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.

Apakah foto tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap salah satu paslon?

Apakah Mulyadi mengetahui dan menyetujui penggunaan fotonya?

Ataukah terdapat konteks lain yang menyebabkan foto tersebut muncul dalam baliho?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka oleh Mulyadi maupun pihak yang memasang baliho.

Apabila nantinya terbukti terdapat keterlibatan aktif dalam kegiatan pemenangan salah satu calon, dugaan tersebut perlu diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi PNS.

DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi Soroti Persoalan

Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, Afifudin, menanggapi persoalan tersebut. Menurutnya asas netralitas bagi ASN harus ditegakkan.

Afifudin menambahkan bahwa IWO Indonesia Kabupaten Bekasi mendorong seluruh tahapan Pilkades Desa Jayalaksana berlangsung secara transparan, demokratis, dan sesuai ketentuan.

“Aparatur pemerintahan harus mampu menunjukkan sikap profesional dan tidak menggunakan jabatan maupun kewenangannya untuk kepentingan salah satu calon. Kami dari IWO Indonesia Kabupaten Bekasi akan tetap mengedepankan verifikasi, keberimbangan, dan hak jawab dalam pemberitaan,” pungkasnya.

Netralitas ASN Dipertanyakan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menegaskan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Sementara itu, PP Nomor 94 Tahun 2021 mengatur kewajiban dan larangan bagi PNS serta konsekuensi disiplin apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Dalam konteks dugaan keterlibatan Mulyadi, fakta yang perlu dipastikan bukan hanya keberadaan foto pada baliho, tetapi juga siapa yang memasang baliho, atas dasar apa foto tersebut digunakan, apakah ada persetujuan, serta apakah Mulyadi terlibat secara aktif dalam kegiatan pemenangan salah satu paslon.

Pemkab Bekasi Diminta Klarifikasi

Munculnya dokumentasi tersebut dinilai layak menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bekasi dan instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi.

Jika penggunaan foto tersebut ternyata tidak berkaitan dengan dukungan politik, penjelasan resmi diperlukan agar tidak terjadi kesimpulan sepihak.

Sebaliknya, apabila hasil verifikasi menemukan adanya keterlibatan aktif yang bertentangan dengan ketentuan disiplin PNS atau aturan lainnya, penanganannya harus dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Publik Menunggu Penjelasan Mulyadi

Hingga berita ini diterbitkan, DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi masih menunggu klarifikasi dari Mulyadi selaku Kasipem Kecamatan Pebayuran terkait munculnya foto dirinya dalam baliho yang berkaitan dengan salah satu paslon Pilkades Desa Jayalaksana.

Konfirmasi juga akan diarahkan kepada Camat Pebayuran, Camat Cabangbungin, Panitia Pilkades Desa Jayalaksana, Pemerintah Kabupaten Bekasi, serta pihak paslon terkait.

Dokumentasi foto tersebut menjadi bahan penelusuran dan konfirmasi, bukan sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa Mulyadi telah melakukan pelanggaran sebelum terdapat klarifikasi atau pemeriksaan dari pihak berwenang.

Publik kini menunggu jawaban atas satu pertanyaan penting:

Mengapa foto Mulyadi, yang disebut menjabat sebagai Kasipem Kecamatan Pebayuran, terpampang dalam baliho yang berkaitan dengan salah satu paslon Pilkades Desa Jayalaksana?

Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk mengungkap konteks sebenarnya dan memastikan apakah terdapat dugaan keterlibatan aparatur pemerintahan dalam pemenangan salah satu calon.

Kami awak media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Mulyadi serta seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Pilihan Redaksi

  • BULOG Tandai 2 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran dengan Peluncuran Kemasan Baru Beras SPHP

    BULOG Tandai 2 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran dengan Peluncuran Kemasan Baru Beras SPHP

    • visibility 35
    • 0Komentar

    BANTUL, MCN – Bertepatan dengan momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Perum BULOG memperkenalkan wajah baru beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Medium melalui peluncuran kemasan dengan identitas “Beras Kita Medium” di Balai Kalurahan Potorono, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (20/10/2026)Pukul 10.00 WIB. […]

  • BKKBN Provinsi Papua Perkuat Upaya Pencegahan Stunting ,Bupati Boven Digoel Didorong Optimalkan Gizi Bagi keluarga Beresiko

    BKKBN Provinsi Papua Perkuat Upaya Pencegahan Stunting ,Bupati Boven Digoel Didorong Optimalkan Gizi Bagi keluarga Beresiko

    • visibility 18
    • 0Komentar

    BOVEN DIGOEL, PAPUA – Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas berawal dari keluarga yang sehat, sejahtera, dan memiliki kesiapan dalam memberikan pengasuhan terbaik bagi anak. Atas dasar tersebut, percepatan pencegahan stunting menjadi salah satu agenda penting yang membutuhkan perhatian dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) […]

  • Kenalan di Instagram Berujung Motor Dibawa Kabur, 2 Pelaku Ditangkap Polisi

    Kenalan di Instagram Berujung Motor Dibawa Kabur, 2 Pelaku Ditangkap Polisi

    • visibility 24
    • 0Komentar

    Modus Kenalan di Medsos, Motor Mahasiswa Dibawa Kabur hingga ke Pandeglang TANGERANG — Berkenalan dengan seorang wanita melalui Instagram justru berujung petaka bagi seorang mahasiswa. Motor Honda Vario miliknya dibawa kabur setelah korban diminta mengantarkan seorang pria yang baru dikenalnya ke kawasan Jatiuwung, Kota Tangerang. Jumat (6/11/2026). Polisi akhirnya menangkap dua orang yang diduga terlibat […]

  • Sejumlah Pejabat Utama dan Kapolda Baru Dilantik Kapolri Jenderal Suyudi

    Sejumlah Pejabat Utama dan Kapolda Baru Dilantik Kapolri Jenderal Suyudi

    • visibility 49
    • 0Komentar

    JAKARTA I MCN – Sejumlah pejabat utama dan Kapolda dilantik Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto malam ini, Sabtu (3/10/2026) di Mabes Polri, Trunojoyo, Jakarta Selatan. Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari mutasi terhadap 88 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. “Sebagaimana telah disampaikan di […]

  • Bapas Wonosari Tanamkan Harapan Baru: 11 Klien Pemasyarakatan Dibekali Kemandirian Lewat Bimbingan Ketahanan Pangan

    Bapas Wonosari Tanamkan Harapan Baru: 11 Klien Pemasyarakatan Dibekali Kemandirian Lewat Bimbingan Ketahanan Pangan

    • visibility 38
    • 0Komentar

    Wonosari, mitracakrawala.com Tidak sekadar menjalankan pengawasan, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Wonosari kembali menunjukkan komitmennya dalam mengembalikan harapan dan masa depan bagi Klien Pemasyarakatan. Melalui kegiatan Bimbingan Kemandirian Ketahanan Pangan yang digelar pada Rabu, 14 Oktober 2026, sebanyak 11 Klien Pemasyarakatan dibekali keterampilan hidup yang akan menjadi bekal berharga saat mereka kembali sepenuhnya ke tengah […]

  • Pemprov DKI Jakarta Sepakat Beri Rp362 Miliar Kompensasi Pengelolaan TPST Bantargebang

    Pemprov DKI Jakarta Sepakat Beri Rp362 Miliar Kompensasi Pengelolaan TPST Bantargebang

    • visibility 34
    • 0Komentar

    JAKARTA I MCN – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyepakati dana kompensasi sekitar Rp 362 miliar kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang lima tahun ke depan. Kesepakatan tersebut disampaikan Pramono Anung seusai penandatanganan kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi di Balai Kota Jakarta, Senin (26/10/2026). Pramono […]

expand_less