KABAR UTAMA
light_mode

Pengembang Siap Pulihkan Jalan dan Listrik Warga Kampung Nambo, dengan Ajukan Syarat

  • account_circle Suryo S
  • calendar_month 9 menit yang lalu
  • visibility 9
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BEKASI — MITRA CAKRAWALA.COM

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi meminta pihak pengembang kawasan industri di Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, segera memulihkan akses jalan dan aliran listrik bagi warga Kampung Nambo yang terdampak pengembangan kawasan tersebut.

Permintaan itu disampaikan Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, dalam pertemuan bersama perwakilan perusahaan, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), pihak kecamatan, serta Pemerintah Desa Nagasari, Jumat (20/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati menekankan bahwa kepentingan investasi harus berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat, terutama warga yang masih bertahan di sekitar lokasi pengembangan kawasan industri.

Perwakilan perusahaan, Budiyanto, menyatakan menerima arahan Bupati Bekasi dan akan menyampaikannya kepada jajaran direksi untuk ditindaklanjuti.

Namun, perusahaan juga meminta agar komunikasi dan musyawarah dengan keluarga pemilik lahan yang belum mencapai kesepakatan terus dilakukan.

Budiyanto menjelaskan, secara administratif sejumlah tahapan penataan kawasan telah dilaksanakan, termasuk pembongkaran atau pengalihan jalan dan relokasi masjid. Meski demikian, ia mengakui persoalan yang dibahas dalam pertemuan tersebut tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga dampak kemanusiaan yang dirasakan keluarga yang masih bertahan di Kampung Nambo.

Menurutnya, perusahaan meminta keluarga pemilik lahan seluas 9.427 meter persegi menyampaikan surat pernyataan apabila tidak bersedia menjual tanahnya.

Surat tersebut, kata dia, akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk menghentikan rencana pembebasan lahan pada bidang tersebut sekaligus melakukan revisi terhadap rencana penataan kawasan atau site plan, ujarnya.

Tawaran Kompensasi Rp9,427 Miliar dan Tanah Pengganti

Dalam keterangannya seusai pertemuan, Budiyanto kembali menyampaikan tawaran kompensasi kepada pemilik lahan seluas 9.427 meter persegi.

“Perusahaan menawarkan nilai Rp1 juta per meter persegi atau total sekitar Rp9,427 miliar. Selain itu, pemilik lahan juga ditawari tanah pengganti dengan luas yang sama, yakni 9.427 meter persegi, di lokasi yang diklaim perusahaan lebih strategis.

Dengan skema tersebut, pemilik lahan berpotensi memperoleh uang kompensasi Rp9,427 miliar sekaligus tanah pengganti dengan luas setara, terang Budiyanto.

Perusahaan juga mengajak pemerintah daerah, masyarakat, dan insan pers untuk membantu membuka komunikasi antara kedua belah pihak. Bahkan, perusahaan menyatakan akan memberikan insentif kepada pihak yang berhasil membantu tercapainya kesepakatan.

Meski demikian, tawaran tersebut belum menjadi kesepakatan. Keputusan menerima atau menolak tetap menjadi hak pemilik lahan.

Pengembangan Kawasan Diproyeksikan Serap 10.000–15.000 Tenaga Kerja

Selain membahas persoalan lahan, perusahaan turut memaparkan potensi ekonomi dari pengembangan kawasan industri tersebut.

Budiyanto menyebutkan, kawasan industri fase pertama memiliki luas sekitar 120 hektare dan telah menampung kurang lebih 100 pabrik.

Sementara itu, pengembangan fase berikutnya diproyeksikan membuka peluang pembangunan sekitar 100 hingga 150 pabrik.

Menurut perhitungan perusahaan, apabila setiap pabrik membutuhkan sekitar 100 tenaga kerja, pengembangan tersebut berpotensi membuka kesempatan kerja bagi 10.000 hingga 15.000 orang.

Angka tersebut masih berupa proyeksi perusahaan. Realisasinya bergantung pada pelaksanaan investasi, jumlah industri yang beroperasi, serta kebutuhan tenaga kerja masing-masing perusahaan.

Sebelumnya, persoalan warga Kampung Nambo menjadi sorotan setelah muncul pemberitaan mengenai terputusnya akses jalan dan aliran listrik di tengah proses pengembangan kawasan industri.

Warga dilaporkan mengalami kesulitan mobilitas setelah pengerjaan saluran dan penataan lahan berdampak pada akses menuju permukiman. Kondisi tersebut kemudian memunculkan desakan agar pemerintah daerah turun tangan mencari penyelesaian.

Di sisi lain, Budiyanto sebelumnya menjelaskan bahwa penataan jalan dan jaringan listrik merupakan bagian dari proses sterilisasi aset kawasan industri. Perusahaan juga menyebut telah menawarkan kompensasi kepada pemilik lahan yang belum mencapai kesepakatan.

Pertemuan bersama Bupati Bekasi, DPRD, unsur pemerintah daerah, dan pihak perusahaan diharapkan menjadi langkah konkret untuk mempertemukan kepentingan investasi dengan perlindungan hak masyarakat.

DPRD Ingatkan Pembangunan Tidak Boleh Abaikan Hak Warga

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Saepul Islam, menyampaikan bahwa persoalan pengembangan kawasan industri di Desa Nagasari menunjukkan pembangunan tidak cukup hanya berlandaskan kelengkapan administrasi dan kepentingan investasi.

Menurutnya, hak masyarakat atas tempat tinggal, akses jalan, aliran listrik, serta kehidupan yang layak harus tetap menjadi perhatian.

Arahan Bupati Bekasi agar akses jalan dan listrik warga segera dipulihkan dinilai menjadi poin penting yang harus ditindaklanjuti perusahaan.

Bupati Bekasi Akan Kunjungi Lokasi Warga

Sementara itu, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyampaikan bahwa Pemkab Bekasi berencana mengunjungi langsung rumah warga di Kampung Nambo pada Sabtu (21/11/2026) untuk menjalin komunikasi dan melihat kondisi masyarakat terdampak.

Ia menegaskan, proses pembebasan lahan harus mengedepankan prinsip kesukarelaan, musyawarah, serta penghormatan terhadap keputusan pemilik tanah.

Menurutnya, pengembangan investasi tidak boleh mengabaikan hak warga negara untuk memperoleh kehidupan yang layak.

Pemerintah daerah, lanjutnya, akan mendorong penyelesaian yang mengakomodasi kepentingan pembangunan tanpa mengesampingkan hak-hak masyarakat yang terdampak.

Penyelesaian persoalan Kampung Nambo kini menjadi ujian bagi semua pihak, baik pemerintah daerah maupun pengembang, untuk memastikan bahwa investasi dan pembangunan kawasan industri tidak mengorbankan akses dasar serta hak-hak warga.

(ROS)

  • Penulis: Suryo S

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Pilihan Redaksi

expand_less