KABAR UTAMA
light_mode

Subsidi Jangan Jadi Celah Oknum, Pemerintah Diminta Tegas Kawal Hak Masyarakat

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 15 Sep 2026
  • visibility 64
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANTEN — Program subsidi yang digulirkan pemerintah pada hakikatnya merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat. Namun, niat baik tersebut jangan sampai berubah menjadi celah bagi oknum untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok.

Ketua DPW Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia) Provinsi Banten, Mevi Amirullah, menegaskan bahwa setiap program pemerintah yang berbentuk subsidi harus dikawal secara serius, transparan, dan tepat sasaran.

Menurutnya, subsidi bukanlah ruang untuk dimainkan oleh oknum. Anggaran yang berasal dari negara pada akhirnya merupakan uang rakyat yang harus kembali memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang memang berhak menerima.

«“Kami berharap program yang berbentuk subsidi jangan selalu dimanfaatkan oleh oknum. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus tegas. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya meringankan beban masyarakat justru menjadi ladang kepentingan segelintir orang,” tegas Mevi.»

Ia menilai, pengawasan tidak boleh berhenti pada tahap penyaluran. Pemerintah perlu memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, mulai dari pendataan penerima, mekanisme distribusi, hingga penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Jika ditemukan indikasi penyimpangan, kata Mevi, aparat dan instansi terkait harus berani melakukan pemeriksaan secara objektif dan mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku.

“Jangan hanya tegas di atas kertas. Ketegasan harus terlihat dalam pengawasan dan penindakan. Kalau ada yang terbukti menyalahgunakan program subsidi, jangan dibiarkan karena akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.

Mevi juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak sekadar menjadi pelaksana administratif. Pemda memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan pemerintah pusat benar-benar sampai kepada masyarakat di tingkat bawah tanpa distorsi.

Menurutnya, transparansi menjadi salah satu kunci utama. Informasi mengenai penerima manfaat, mekanisme penyaluran, kriteria penerima, serta pengawasan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Masyarakat jangan hanya dijadikan objek penerima. Mereka juga berhak mengetahui bagaimana program itu dijalankan dan siapa yang bertanggung jawab. Transparansi dan pengawasan publik harus menjadi bagian dari sistem,” katanya.

Mevi menegaskan, IWO Indonesia Provinsi Banten akan terus mendorong fungsi kontrol sosial secara profesional dengan mengedepankan data, konfirmasi, keberimbangan, dan kepentingan masyarakat.

“Pers mempunyai tanggung jawab moral untuk mengawasi kebijakan publik. Kritik bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tetapi untuk memastikan kekuasaan dan anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Ia berharap pemerintah pusat dan daerah membangun sistem pengawasan yang lebih kuat sehingga setiap rupiah anggaran subsidi dapat dipastikan manfaatnya dan tidak mudah diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebab subsidi adalah hak masyarakat yang membutuhkan, bukan kesempatan bagi oknum untuk mengambil keuntungan.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Pilihan Redaksi

  • DPRD Kabupaten Bekasi Akan Undang Kepala SMP NEGERI 1 Cabangbungin Terkait Pungutan Seragam Rp820.000

    DPRD Kabupaten Bekasi Akan Undang Kepala SMP NEGERI 1 Cabangbungin Terkait Pungutan Seragam Rp820.000

    • visibility 39
    • 0Komentar

    BEKASI, MCN — Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyatakan akan mengirimkan surat undangan resmi kepada Kepala SMP Negeri 1 Cabangbungin untuk hadir memberikan keterangan terkait pemungutan biaya seragam sekolah sebesar Rp 820.000 per siswa. Langkah ini diambil menyusul adanya sorotan dari masyarakat serta laporan Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia Kabupaten Bekasi, […]

  • Kapolri Jenderal Suyudi Mutasi Sejumlah Pati dan Pamen Polri, Kabareskrim hingga Kadensus 88

    Kapolri Jenderal Suyudi Mutasi Sejumlah Pati dan Pamen Polri, Kabareskrim hingga Kadensus 88

    • visibility 43
    • 0Komentar

    JAKARTA I MCN – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memutasi sejumlah jabatan strategis di lingkungan Polri. Mutasi ini dilakukan terhadap 88 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen). Salah satu yang dirotasi adalah posisi Kabareskrim. Dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026, Suyudi menunjuk Irjen Pol Asep Safrudin menempati jabatan Kabareskim. Selain […]

  • HUT ke-62 Partai Golkar, H. Sachrudin Tekankan Semangat Pengabdian melalui Ziarah dan Tabur Bunga

    HUT ke-62 Partai Golkar, H. Sachrudin Tekankan Semangat Pengabdian melalui Ziarah dan Tabur Bunga

    • visibility 40
    • 0Komentar

    KOTA TANGERANG, MCN – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golongan Karya (Golkar) tahun 2026, jajaran pengurus dan kader Partai Golkar Kota Tangerang menggelar kegiatan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Taruna. Kegiatan ini menjadi bentuk penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. […]

  • Jacob Ereste: Kebersamaan Menikmati Kemerdekaan yang Dicita-citakan

    Jacob Ereste: Kebersamaan Menikmati Kemerdekaan yang Dicita-citakan

    • visibility 57
    • 0Komentar

    Hasrat menjadi negara dan bangsa yang demokratis, tapi tidak pernah mempersiapkan, tidak pernah mendidik dan tidak pernah benar-benar membiarkan rakyat untuk melakukan praktek demokrasi yang benar adalah realitas seperti partai politik yang tidak pernah serius dan ikhlas melaksanakan praktek demokrasi dalam mengelola organisasi partai, apalagi bagi pemerintah sendiri yang bahkan anti terhadap kritik dari rakyat. […]

  • Ada Apa DLHK Kabupaten Tangerang? Armada Truk Sampah Plat Hitam Disebut Atas Nama Mitra

    Ada Apa DLHK Kabupaten Tangerang? Armada Truk Sampah Plat Hitam Disebut Atas Nama Mitra

    • visibility 113
    • 0Komentar

    Tangerang, mitracakrawala.com — Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pelayanan persampahan kini menjadi sorotan. Bukan karena target pendapatan daerahnya, melainkan karena muncul informasi mengenai perubahan pola pengangkutan sampah di sejumlah kawasan perumahan yang sebelumnya dilayani menggunakan armada milik Pemerintah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah perumahan yang […]

  • Bupati Purworejo Lepas 259 Kontingen ke Popda Jateng 2026, Target 29 Medali

    Bupati Purworejo Lepas 259 Kontingen ke Popda Jateng 2026, Target 29 Medali

    • visibility 71
    • 0Komentar

    Purworejo, mitracakrawala.com- Bupati Purworejo Hj. Yuli Hastuti, SH didampingi Wakil Bupati Dion Agassi Setiabudi.S.I.Kom.M.Si., secara resmi melepas Kontingen Kabupaten Purworejo untuk Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Tengah Tahun 2026. Acara pelepasan berlangsung khidmat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo, Rabu (27/08/2026) dan dihadiri jajaran DPRD, FORKOMPINDA, Ketua KONI beserta seluruh pengurus. 204 Atlet Siap […]

expand_less