KABAR UTAMA
light_mode

APBD Gunungkidul Susut Rp50,65 M Jadi Sorotan Politikus Ketua DPC PDIP Ratno Pintoyo

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
  • visibility 99
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Gunungkidul, intip24news.com –
Penurunan pendapatan daerah sekitar Rp50,65 miliar dalam rancangan Perubahan APBD Gunungkidul 2026 mendapat sorotan dari politisi senior sekaligus mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Gunungkidul, Ratno Pintoyo.
‎
‎Ratno menilai penurunan tersebut tidak cukup hanya dijelaskan sebagai dampak berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Menurut dia, kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp21,54 miliar belum mampu menutup penurunan dana transfer yang mencapai Rp50,65 miliar.
‎
‎“Benar transfer pusat turun, tetapi itu bukan satu-satunya faktor. Kenaikan PAD Rp21,54 miliar tidak sebanding dengan penurunan transfer Rp50,65 miliar,” kata Ratno Rabu (26/8/2026).
‎
‎Berdasarkan rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD 2026, PAD Gunungkidul naik dari sekitar Rp360,42 miliar menjadi Rp381,96 miliar. Namun, pada saat yang sama, pendapatan daerah secara keseluruhan turun sekitar Rp50,65 miliar.
‎
‎Ratno menghitung terdapat selisih sekitar Rp29,11 miliar antara penurunan transfer dan kenaikan PAD tersebut. Ia menyebut kondisi itu sebagai persoalan yang perlu dicermati dalam melihat tingkat kemandirian fiskal Gunungkidul.
‎
‎“Artinya ada selisih sekitar Rp29,1 miliar yang tidak bisa ditutup oleh PAD. Ini menunjukkan Gunungkidul belum mandiri secara fiskal dan masih rentan terhadap kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.
‎
‎Sorotan Ratno menjadi penting karena struktur pendapatan Gunungkidul masih didominasi dana transfer. Dalam rancangan perubahan APBD, total pendapatan daerah ditetapkan sekitar Rp1,817 triliun. Dari jumlah tersebut, PAD hanya sekitar Rp381,96 miliar.
‎
‎Sementara transfer pemerintah pusat mencapai sekitar Rp1,309 triliun dan transfer antar daerah sekitar Rp126,37 miliar.
‎
‎Dengan komposisi tersebut, PAD hanya berada di kisaran 21 persen dari total pendapatan daerah. Artinya, sebagian besar kemampuan pembiayaan daerah masih bergantung pada sumber dana di luar pendapatan asli daerah.
‎
‎Ratno juga mempertanyakan kualitas kenaikan PAD. Ia meminta pemerintah daerah membuka secara lebih jelas sumber pertumbuhan PAD tersebut, termasuk apakah peningkatan berasal dari optimalisasi potensi ekonomi atau justru peningkatan beban kepada masyarakat.
‎
‎“Kenaikan PAD juga patut dipertanyakan. Apakah berasal dari perluasan basis pajak yang sehat, atau dari menaikkan beban retribusi dan PBB kepada rakyat?” kata dia.
‎
‎Menurut Ratno, pemerintah daerah tidak boleh menjadikan peningkatan PAD semata-mata sebagai target angka. Penggalian pendapatan harus dilakukan dengan memperluas basis ekonomi dan memperbaiki tata kelola pemungutan, bukan dengan membebani masyarakat.
‎
‎“Yang harus diperkuat adalah sumber-sumber ekonomi baru, optimalisasi aset daerah, pariwisata, dan sektor produktif lainnya. Jangan sampai masyarakat yang akhirnya menjadi tumpuan ketika fiskal daerah melemah,” ujarnya.
‎
‎Di sisi lain, Ketua DPRD Gunungkidul Dra. Endang Sri Sumiyartini, M.A.P., menjelaskan penurunan pendapatan daerah memang terutama dipengaruhi berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Namun, ia menegaskan PAD justru mengalami peningkatan.
‎
‎“Pendapatan daerah dalam KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 turun sekitar Rp50,65 miliar, terutama akibat berkurangnya transfer dari Pemerintah Pusat. Namun, PAD justru meningkat sekitar Rp21,54 miliar, dari Rp360,42 miliar menjadi Rp381,96 miliar,” kata Endang melalui pesan singkat WhatsApp (26/8/2026).
‎
‎Endang menilai perubahan tersebut tidak serta-merta menunjukkan kondisi keuangan daerah bermasalah. Menurut dia, APBD Perubahan merupakan instrumen untuk menyesuaikan pendapatan dan belanja dengan kondisi fiskal serta kebutuhan riil daerah.
‎
‎Meski demikian, Endang mengakui ketergantungan terhadap transfer masih menjadi pekerjaan rumah. Ia menyebut PAD saat ini baru sekitar 21 persen dari total pendapatan daerah.
‎
‎“Ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Gunungkidul masih harus diperkuat karena pendapatan transfer masih dominan,” ujarnya.
‎
‎Dalam rancangan perubahan APBD, belanja daerah ditetapkan sekitar Rp1,901 triliun. Dengan total pendapatan sekitar Rp1,817 triliun, terdapat defisit anggaran sekitar Rp83,95 miliar atau 4,62 persen.
‎
‎Endang mengatakan DPRD mendorong pemerintah daerah memperkuat PAD tanpa membebani masyarakat. Sektor pariwisata, menurut dia, menjadi salah satu potensi yang masih dapat dikembangkan bersama sektor PAD lainnya.
‎
‎Persoalannya, penurunan pendapatan hampir Rp51 miliar tetap menjadi sinyal yang perlu diperhatikan. Di tengah belanja daerah yang masih mencapai lebih dari Rp1,9 triliun, pemerintah daerah dituntut memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar diarahkan untuk kebutuhan publik.
‎
‎Ratno pun meminta perubahan APBD tidak hanya dilihat dari perubahan angka, tetapi juga dari dampaknya terhadap kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat.
‎
‎“Kalau transfer pusat turun, pertanyaannya bukan sekadar bagaimana menutup kekurangannya. Tetapi bagaimana Gunungkidul membangun kemandirian fiskal agar tidak terus rentan ketika kebijakan pusat berubah,” kata Ratno.
‎
‎Ia menilai kondisi tersebut semestinya menjadi momentum evaluasi terhadap strategi pendapatan daerah sekaligus efektivitas belanja.
‎
‎“Jangan sampai kita hanya sibuk menaikkan target PAD, tetapi tidak membenahi sumber-sumber ekonomi daerah. Kemandirian fiskal harus dibangun dari ekonomi masyarakat yang kuat,” ujarnya.
‎

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Pilihan Redaksi

  • Daniel Mutaqien Tegaskan Isu Munaslub Hoaks, Golkar Jabar Solid di Barisan Ketum Bahlil

    Daniel Mutaqien Tegaskan Isu Munaslub Hoaks, Golkar Jabar Solid di Barisan Ketum Bahlil

    • visibility 28
    • 0Komentar

    BANDUNG, – Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Daniel Mutaqien Syafiuddin, menegaskan bahwa isu mengenai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang belakangan beredar tidak benar atau hoaks. Penegasan tersebut sekaligus menunjukkan sikap politik Golkar Jawa Barat yang tetap solid dan tegak lurus mendukung kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Daniel menekankan […]

  • Wamendukbangga Tinjau WCD 2026 di Banten, Edukasi Kesehatan Mental Anak Jadi Perhatian

    Wamendukbangga Tinjau WCD 2026 di Banten, Edukasi Kesehatan Mental Anak Jadi Perhatian

    • visibility 72
    • 0Komentar

    TANGERANG SELATAN — Pembangunan keluarga berkualitas tidak semata-mata berbicara tentang perencanaan kehamilan dan pelayanan kontrasepsi. Fondasi keluarga juga dibangun melalui kesiapan mental, pemahaman kesehatan reproduksi, kemampuan mengelola emosi, serta pembentukan relasi sosial yang sehat sejak usia dini. Perspektif tersebut mengemuka saat Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga) Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka meninjau rangkaian […]

  • Kemnaker Imbau Pekerja Waspadai Penipuan BSU 2026

    Kemnaker Imbau Pekerja Waspadai Penipuan BSU 2026

    • visibility 28
    • 0Komentar

    Jakarta, mitracakrawala.com — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau pekerja agar mewaspadai tautan palsu dan pesan berantai yang mengatasnamakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Pekerja diminta tidak sembarangan mengeklik tautan atau memberikan data pribadi, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), kepada pihak yang tidak terverifikasi. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) […]

  • DPRD Usulkan Asep Surya Jadi Bupati Bekasi Usai Ade Kuswara Terbukti Bersalah

    DPRD Usulkan Asep Surya Jadi Bupati Bekasi Usai Ade Kuswara Terbukti Bersalah

    • visibility 31
    • 0Komentar

    Bekasi, mitracakrawala.com – DPRD Kabupaten Bekasi resmi mengusulkan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, untuk diangkat menjadi Bupati Bekasi definitif guna mengisi sisa masa jabatan 2025–2030. Pengumuman usulan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bekasi yang digelar di Gedung DPRD, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat (16/10/2026). Langkah legislatif ini menyusul […]

  • Pendaftaran Mitra Penyelenggara MagangHub Batch 3 Dibuka 28 September

    Pendaftaran Mitra Penyelenggara MagangHub Batch 3 Dibuka 28 September

    • visibility 50
    • 0Komentar

    Jakarta, mutracajrawala.com.— Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Program Magang Nasional (MagangHub) Batch 3 Angkatan II mulai 28 September 2026. Pendaftaran diperuntukkan bagi perusahaan yang akan menjadi mitra penyelenggara. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, perusahaan sebagai mitra penyelenggara berperan menyediakan kesempatan pemagangan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, termasuk bagi penyandang disabilitas. Dalam pendaftaran kali ini, […]

  • ASN Kecamatan Pebayuran Diduga Terlibat Pemenangan Pilkades Jayalaksana

    ASN Kecamatan Pebayuran Diduga Terlibat Pemenangan Pilkades Jayalaksana

    • visibility 93
    • 0Komentar

    BEKASI, mitracakrawala.com — Dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam politik praktis kembali menjadi sorotan di Kabupaten Bekasi. Mulyadi, yang disebut menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) Kecamatan Pebayuran, diduga terlibat dalam pemenangan salah satu pasangan calon (paslon) pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin. Dugaan tersebut mencuat dari baliho yang memperlihatkan sosok […]

expand_less