KABAR UTAMA
light_mode

Belasan Pegawai PLN Datangi Kantor Penasihat Khusus Presiden Adukan Kecelakaan Kerja dan PHK Sepihak

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 2 Sep 2026
  • visibility 54
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, mitracakrawala.com – Belasan pegawai PT PLN (Persero) yang ditugaskaryakan di PT. PLN Nusantara Tower resmi mendatangi Kantor Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan pada Senin (31/8/2026).

Kedatangan para pekerja ini bertujuan untuk menyampaikan laporan atas dugaan kecelakaan kerja yang tidak ditangani secara layak, serta tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT PLN (Persero).

Perwakilan pegawai, didampingi tim kuasa hukum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, diterima langsung oleh tim Sekretariat Kantor Penasihat Khusus Presiden Jl. Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat.

Dalam berkas pengaduan yang diserahkan, tercantum sejumlah bukti adanya pengabaian standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang mengakibatkan kecelakaan di lokasi kerja serta Surat Keputusan (SK) PHK mendadak yang dinilai mengangkangi aturan hukum ketenagakerjaan.

Dugaan Pengabaian K3 dan Respon Manajemen
Kecelakaan kerja yang menjadi pemicu pelaporan ini dinilai belum terpenuhi optimal memenuhi hak-hak pekerja seperti perlindungan, penanganan dan pemulihan kesehatan.

Menurut keterangan korban Akmal Basri sejauh ini belum ada upaya dari pihak manajemen memberikan hak bagi pekerja yang mengalami kecelakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu sejumlah pegawai mengeluhkan hal yang sama yakni minimnya kelengkapan alat pelindung diri (APD) dan prosedur keamanan yang longgar.

Alih-alih mendapatkan perawatan medis lengkap, perlindungan asuransi, dan kompensasi yang layak sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, para pekerja justru menerima tekanan dari pihak manajemen.

“Kami bekerja dengan baik dan memiliki komitmen yang jelas. Namun, ketika kecelakaan kerja terjadi, manajemen seolah lepas tangan. Bukannya perlindungan dan pengobatan memadai yang kami terima, kami justru disodorkan surat pemutusan hubungan kerja tanpa melalui mengindahkan perundingan bipartite maupun tripartit,” ujar Dani Maulana, salah satu perwakilan pegawai yang melapor.

Kecaman Atas PHK Sepihak
Tindakan PHK sepihak yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, proses PHK wajib melalui tahapan perundingan dan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika tidak tercapai kesepakatan.

Kuasa Hukum para pegawai Gabe Sitobing menyatakan bahwa keputusan manajemen mengeluarkan SK PHK saat pekerja telah memenangkan perselisihan di Hubungan Industrial merupakan bentuk tindakan sewenang-wenang (unlawful act) dan cacat hukum.

“Manajemen PT PLN (Persero) tidak hanya mengabaikan hak atas keselamatan kerja, tetapi juga memutus mata pencaharian para pekerja secara sepihak di tengah situasi sulit. Kami meminta Presiden melalui Penasihat Khusus Bidang Ketenagakerjaan untuk turun tangan mengevaluasi jajaran direksi dan membatalkan status PHK tersebut,” tegas Gabe Sitobing selaku kuasa hukum pelapor.

Pernyataan Sikap dan Tuntutan
Melalui penyerahan berkas pengaduan ini, para pegawai menyampaikan lima tuntutan utama kepada Pemerintah dan Manajemen PT PLN (Persero):

Menginstruksikan Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan langsung dan/atau investigasi khusus terhadap PT PLN Nusantara Power UP Sebalang dan PT PLN (Persero) terkait kecelakaan kerja yang dialami Sdr. Akmal Basri.

Mendesak PT PLN Nusantara Power UP Sebalang untuk segera melakukan dan memastikan proses pelaporan resmi kecelakaan kerja Sdr. Akmal Basri kepada BPJS Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan, dan PT PLN (Persero) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mendesak PT PLN (Persero) untuk segera melaksanakan dan menindaklanjuti Anjuran Disnakertrans Kabupaten Lampung Selatan Nomor 500.15.15.2/767/IV.07/VII/2026, khususnya terkait penempatan Sdr. Akmal Basri pada Unit Induk Distribusi Lampung.

Memastikan adanya pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tidak terlaksananya kewajiban pelaporan dan penanganan kecelakaan kerja tersebut, termasuk apabila ditemukan dugaan pelanggaran terhadap norma K3
Pembatalan SK PHK: Membatalkan seluruh surat pemutusan hubungan kerja sepihak dan memulihkan hak serta status kepegawaian para pekerja.

Pihak Kantor Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan mengonfirmasi telah menerima dokumen laporan tersebut dan berjanji akan mempelajari berkas permohonan sebelum berkoordinasi dengan Kementerian BUMN serta Kementerian Ketenagakerjaan untuk langkah tindak lanjut.

Kontak Media: Tim Advokasi Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia: Gabe Sitobing

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Pilihan Redaksi

  • Antrean BBM Tak Kunjung Teratasi, Sekretaris PC PMII Kota Pekanbaru Desak Pemprov Riau dan Pertamina Bertindak

    Antrean BBM Tak Kunjung Teratasi, Sekretaris PC PMII Kota Pekanbaru Desak Pemprov Riau dan Pertamina Bertindak

    • visibility 49
    • 0Komentar

    PEKANBARU, mitracakrawala.com — Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Kota Pekanbaru dan wilayah Riau hingga kini belum menemukan solusi yang konkret. Bahkan, sejumlah kendaraan dilaporkan harus mengantre hingga bermalam demi mendapatkan BBM. Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Sekretaris PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pekanbaru, Gusti Pardamean. […]

  • Erupsi Gunung Anak Krakatau Semburkan Abu Vulkanik, Penerbangan di Bandara Soetta Dihentikan Sementara

    Erupsi Gunung Anak Krakatau Semburkan Abu Vulkanik, Penerbangan di Bandara Soetta Dihentikan Sementara

    • visibility 50
    • 0Komentar

    Jakarta, mitracakrawala.com – Bandar Udara (Bandara) Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, ditutup sementara pada Minggu (6/9/2026). Penghentian aktifitas penerbangan tersebut imbas dari sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang terdeteksi belasan kali erupsi dari Rabu (08/07) hingga Jumat (10/07). Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Lukman F. Laisa mengatakan penutupan Bandara Soekarno-Hatta dilakukan berdasarkan NOTAM […]

  • Dunia Pedalangan Berduka Nyi Susilah, Dalang Wanita Sepuh Kondang Klaten Wafat

    Dunia Pedalangan Berduka Nyi Susilah, Dalang Wanita Sepuh Kondang Klaten Wafat

    • visibility 35
    • 0Komentar

    KLATEN, MCN – Langit seni pedalangan Klaten mendung. Satu lagi maestro wayang kulit telah dipanggil Sang Khalik. Telah meninggal dunia dengan tenang, Dalang Sepuh Wanita Kondang, Nyi Susilah, pada hari Sabtu, 4 Oktober 2026, kurang lebih pukul 16.00 WIB, di kediaman beliau di Basin, Klaten, Jawa Tengah. Almarhumah wafat dalam usia sepuh, setelah beberapa kali […]

  • PUTUSAN MK TEGASKAN BATAS EKSEKUSI FIDUSIA, KREDITUR TAK BISA BERTINDAK SEWENANG-WENANG

    PUTUSAN MK TEGASKAN BATAS EKSEKUSI FIDUSIA, KREDITUR TAK BISA BERTINDAK SEWENANG-WENANG

    • visibility 42
    • 0Komentar

    TANGERANG — Eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan harus berjalan seimbang dengan perlindungan hak debitur, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam artikel akademik Andry Alvin Panggabean, S.H., mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pamulang, berjudul “Tantangan Hukum Jaminan Fidusia […]

  • Kamenaker: Kompetensi dan Bahasa Jadi Bekal Kerja ke Jepang

    Kamenaker: Kompetensi dan Bahasa Jadi Bekal Kerja ke Jepang

    • visibility 43
    • 0Komentar

    Banyuwangi, mitracakrawala.com — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan pentingnya kompetensi dan kemampuan bahasa asing bagi tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja maupun mengikuti pemagangan di Jepang. Afriansyah mengatakan Jepang merupakan salah satu negara tujuan penempatan tenaga kerja Indonesia. Karena itu, peluang bekerja dan mengikuti pemagangan di Jepang perlu diikuti dengan kesiapan kompetensi dan keterampilan […]

  • KORBAN DUGAAN PENGANIAYAAN, PEMERASAN, DAN PERAMPASAN KENDARAAN MENGADU: KUASA HUKUM PERTANYAKAN KINERJA POLRES SERANG, TERDUGA PELAKU DISEBUT MASIH BEBAS BERAKTIVITAS

    KORBAN DUGAAN PENGANIAYAAN, PEMERASAN, DAN PERAMPASAN KENDARAAN MENGADU: KUASA HUKUM PERTANYAKAN KINERJA POLRES SERANG, TERDUGA PELAKU DISEBUT MASIH BEBAS BERAKTIVITAS

    • visibility 23
    • 0Komentar

    SERANG – Penanganan laporan dugaan tindak pidana penganiayaan, pemerasan, dan perampasan kendaraan bermotor yang dialami seorang petugas penagihan bernama Damyati di wilayah Kabupaten Serang kini menjadi sorotan. Pasalnya, meskipun laporan telah disampaikan kepada pihak kepolisian sejak Agustus 2026, pihak korban melalui kuasa hukumnya masih mempertanyakan perkembangan dan kepastian penanganan perkara tersebut. Bahkan, berdasarkan keterangan kuasa […]

expand_less