Sidak Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Temukan Kejanggalan Proyek Jalan Pilar–Sukatani

BEKASI, MCN — Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan proyek Peningkatan Jalan Pilar–Sukatani saat melakukan kunjungan lapangan pada Jumat (16/10/2026).

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah ketebalan lapisan jalan yang dinilai perlu diperiksa agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi dilaksanakan sesuai aturan, standar teknis, dan ketentuan dalam kontrak pekerjaan.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, di antaranya Saeful Islam dan U. Marjaya, meninjau langsung kondisi pekerjaan di lokasi.

Dari hasil peninjauan, mereka menemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh pihak pelaksana proyek.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Saeful Islam, mengatakan bahwa kunjungan lapangan dilakukan untuk memastikan hasil pembangunan benar-benar sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

“Fungsi kami tentunya adalah pengawasan. Hal ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa pekerjaan berjalan dengan baik, benar, dan sesuai SOP yang dikeluarkan oleh dinas terkait,” ujar Saeful Islam di lokasi proyek.

Ia menegaskan, kekurangan yang ditemukan di lapangan harus segera ditindaklanjuti agar kualitas jalan sesuai dengan ketentuan dan dapat digunakan masyarakat dalam jangka panjang.

“Ternyata di lapangan ada beberapa kekurangan, dan itu kami minta untuk segera diperbaiki,” tegasnya.

Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi menyatakan akan menyampaikan rekomendasi resmi kepada dinas terkait agar hasil kunjungan lapangan segera ditindaklanjuti.

DPRD juga meminta agar pihak pelaksana proyek bertanggung jawab terhadap setiap kekurangan pekerjaan. Apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis dan tidak diperbaiki, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi dalam proses pembayaran sesuai ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku.

“Kalau memang ada pelanggaran atau kekurangan, ya harus diperbaiki. Jika memang harus ada punishment, nilai pembayarannya dikurangi atau dipotong pada saat pelaporan anggaran nanti,” kata Saeful Islam.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kualitas pekerjaan menjadi hal penting yang harus diperhatikan, bukan hanya penyelesaian proyek secara administratif. Hasil pembangunan harus sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati agar anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Mengenai ketidakhadiran Kepala Dinas maupun Kepala Bidang (Kabid) saat kunjungan berlangsung, pihak Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi memaklumi kondisi tersebut karena sebelumnya telah ada konfirmasi dan koordinasi terkait agenda kedinasan yang berbenturan.

Meski demikian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan perwakilan teknis dari dinas terkait tetap hadir untuk mendampingi kegiatan peninjauan di lokasi proyek.

Komisi III menegaskan akan terus mengawal tindak lanjut temuan tersebut dan mendorong dinas terkait serta kontraktor agar melakukan perbaikan sesuai ketentuan teknis.

Berdasarkan informasi pada papan kegiatan di lokasi, proyek Peningkatan Jalan Pilar–Sukatani dibiayai melalui APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.421.543.312,00 atau sekitar Rp 2,42 miliar.

Pekerjaan fisik dilaksanakan oleh penyedia jasa CV Dinara Putri Mandiri dengan masa pelaksanaan selama 90 hari kalender, terhitung sejak 28 September hingga 26 Desember 2026.

Dengan nilai anggaran tersebut, kualitas pekerjaan menjadi perhatian penting karena pembangunan jalan diharapkan dapat bertahan lama dan menunjang aktivitas masyarakat.

Temuan dalam kunjungan lapangan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi dinas terkait dan pelaksana proyek. Tindak lanjut berupa pemeriksaan teknis, perbaikan pekerjaan, serta pengawasan terhadap kesesuaian spesifikasi diperlukan agar pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi terlaksana secara optimal dan penggunaan uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan. (**)