KABAR UTAMA
light_mode

Pimred Ir. Edi Supriadi Tuntut Penegakan Etika Pers: Oknum Media Diduga Tebar Informasi Bohong tanpa Prinsip 5W+1H

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
  • visibility 67
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.


Pemimpin Redaksi, Ir. Edi Supriadi, secara tegas mengecam keras munculnya pemberitaan dari oknum media yang menyebarkan informasi tidak berdasar serta terindikasi menyebarkan berita bohong (hoax). Pemberitaan tersebut dinilai menyalahi asas jurnalistik mendasar, tidak memenuhi kaidah 5W+1H, serta melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Poin Analisis Unsur 5W + 1H

Tudingan dan narasi berita tidak berdasar mengenai kepemilikan senjata api (senpi) yang disebarkan tanpa klarifikasi, verifikasi, maupun konfirmasi mendalam (cover both sides).

Oknum jurnalis/media pengunggah berita yang mengabaikan Kode Etik Jurnalistik, merugikan pihak terlapor yang membantah keras tuduhan tersebut (“Saya Tidak Punya Senpi Ataupun Pistol”).

Berada di wilayah hukum Polres Jember, Polda Jawa Timur, tempat perkara/laporan sedang dalam proses penanganan.

Terjadi seiring beredarnya publikasi digital yang tidak tervalidasi yang berpotensi memunculkan opini publik liar.

Pemberitaan diduga dirancang secara sepihak tanpa mematuhi kaidah independensi, mengabaikan hak jawab, serta berpotensi mencemarkan nama baik dan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.

Penulisan artikel dilakukan tanpa verifikasi fakta, pengumpulan bukti yang sah, maupun asas praduga tak bersalah. Tindakan ini memicu desakan agar Aparat Penegak Hukum (APH) serta Dewan Pers mengambil langkah tegas.

Pernyataan Resmi Pimpinan Redaksi

“Jurnalistik bukan sekadar adu cepat menerbitkan tulisan, melainkan adu akurasi dan kepatuhan pada Kode Etik Jurnalistik. Ketika sebuah media menerbitkan tuduhan serius seperti kepemilikan senjata api tanpa verifikasi 5W+1H dan tanpa hak jawab, itu bukan lagi produk pers, melainkan bentuk pembunuhan karakter (character assassination),” tegas Ir. Edi Supriadi.

Tuntutan & Sikap Tegas
Mendesak Klarifikasi dan Hak Jawab: Meminta pihak redaksi yang menayangkan berita tersebut untuk segera memberikan ruang hak jawab secara proporsional dan meluruskan fakta lapangan.

Uji Kompetensi dan Etika: Mendorong Dewan Pers untuk memanggil dan memeriksa oknum wartawan serta media bersangkutan atas dugaan pelanggaran Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik mengenai kewajiban menguji informasi dan memberitakan secara berimbang.

Penyelesaian Hukum: Apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam menyebarkan hoax demi mencemarkan nama baik seseorang, APH diharapkan dapat menindak tegas sesuai regulasi hukum yang berlaku demi memelihara marwah pers Indonesia.

Tim Redaksi

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Pilihan Redaksi

  • DISTRIBUSI SOLAR DALAM JERIGEN DISOROT! INISIAL J DAN SOSOK BOS P MUNCUL, DUGAAN KETERLIBATAN OKNUM APARAT HARUS DIUNGKAP!

    DISTRIBUSI SOLAR DALAM JERIGEN DISOROT! INISIAL J DAN SOSOK BOS P MUNCUL, DUGAAN KETERLIBATAN OKNUM APARAT HARUS DIUNGKAP!

    • visibility 32
    • 0Komentar

    BANTEN – Dugaan praktik pengangkutan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar menggunakan jerigen kembali memantik perhatian publik. Dokumentasi kendaraan roda dua yang mengangkut sejumlah jerigen berkapasitas besar memunculkan pertanyaan serius: dari mana BBM tersebut diperoleh, ke mana didistribusikan, siapa yang mengendalikan, dan apakah terdapat indikasi penyalahgunaan solar bersubsidi? Persoalan ini tidak boleh berhenti […]

  • Ada Apa DLHK Kabupaten Tangerang? Armada Truk Sampah Plat Hitam Disebut Atas Nama Mitra

    Ada Apa DLHK Kabupaten Tangerang? Armada Truk Sampah Plat Hitam Disebut Atas Nama Mitra

    • visibility 115
    • 0Komentar

    Tangerang, mitracakrawala.com — Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pelayanan persampahan kini menjadi sorotan. Bukan karena target pendapatan daerahnya, melainkan karena muncul informasi mengenai perubahan pola pengangkutan sampah di sejumlah kawasan perumahan yang sebelumnya dilayani menggunakan armada milik Pemerintah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah perumahan yang […]

  • Klarifikasi Perumda Tirta Benteng Diterima, Redaksi Tegaskan Komitmen pada Pemberitaan Berimbang

    Klarifikasi Perumda Tirta Benteng Diterima, Redaksi Tegaskan Komitmen pada Pemberitaan Berimbang

    • visibility 91
    • 0Komentar

    Kota Tangerang, mitracakrawala.com – Redaksi menerima dan menghargai klarifikasi yang telah disampaikan oleh Perumda Tirta Benteng terkait pemberitaan mengenai pekerjaan galian jaringan di Jalan Raya Pajajaran, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang. Klarifikasi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun pemberitaan yang berimbang, proporsional, dan berlandaskan prinsip keberimbangan informasi. Setiap pihak yang menjadi subjek pemberitaan memiliki […]

  • Menhut Raja Antoni Tutup Sementara 9 Taman Nasional Cegah Titik Baru Karhutla,

    Menhut Raja Antoni Tutup Sementara 9 Taman Nasional Cegah Titik Baru Karhutla,

    • visibility 63
    • 0Komentar

    Palembang, mitracakrawala.com – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni mengumumkan penutupan sementara wisata pendakian di sembilan taman nasional yang memiliki tingkat kerentanan Karhutla tinggi. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi risiko keselamatan sekaligus memaksimalkan sumber daya penanganan Karhutla di enam provinsi prioritas. “Secara resmi akan ada surat edaran dari Dirjen KSDAE, tapi saya bisa umumkan sementara ada […]

  • Laporan Dugaan Penipuan Rp1,5 Miliar Ditindaklanjuti Unit Harda Polres Metro Bekasi Kota

    Laporan Dugaan Penipuan Rp1,5 Miliar Ditindaklanjuti Unit Harda Polres Metro Bekasi Kota

    • visibility 52
    • 0Komentar

    BEKASI — Laporan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau perbuatan curang yang dilayangkan terhadap seorang perempuan berinisial TR, yang disebut sebagai mantan calon legislatif dari Partai NasDem, kini ditindaklanjuti penyidik Unit Harda Polres Metro Bekasi Kota. Laporan tersebut dibuat pada 25 Januari 2026 melalui SPKT Polres Metro Bekasi Kota dengan Nomor: LP/B/241/I/2026/SPKT/Polres Metro Bekasi Kota. Kuasa […]

  • DPRD Usulkan Asep Surya Jadi Bupati Bekasi Usai Ade Kuswara Terbukti Bersalah

    DPRD Usulkan Asep Surya Jadi Bupati Bekasi Usai Ade Kuswara Terbukti Bersalah

    • visibility 31
    • 0Komentar

    Bekasi, mitracakrawala.com – DPRD Kabupaten Bekasi resmi mengusulkan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, untuk diangkat menjadi Bupati Bekasi definitif guna mengisi sisa masa jabatan 2025–2030. Pengumuman usulan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bekasi yang digelar di Gedung DPRD, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat (16/10/2026). Langkah legislatif ini menyusul […]

expand_less