KABAR UTAMA
light_mode

DPRD Kabupaten Bekasi Akan Undang Kepala SMP NEGERI 1 Cabangbungin Terkait Pungutan Seragam Rp820.000

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 6 Okt 2026
  • visibility 17
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BEKASI, MCN — Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyatakan akan mengirimkan surat undangan resmi kepada Kepala SMP Negeri 1 Cabangbungin untuk hadir memberikan keterangan terkait pemungutan biaya seragam sekolah sebesar Rp 820.000 per siswa.

Langkah ini diambil menyusul adanya sorotan dari masyarakat serta laporan Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia Kabupaten Bekasi, yang menilai pungutan tersebut membebani wali murid dan diduga tidak sejalan dengan ketentuan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta peraturan pendidikan yang berlaku.

Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi, Martina Ningsih SE menegaskan, undangan ini akan segera disampaikan guna mendapatkan penjelasan langsung dan akuntabel dari pihak sekolah.

“Kami akan mengundang Kepala SMP Negeri 1 Cabangbungin secara resmi ke Komisi 4. Kami ingin mendengar langsung penjelasannya: dasar hukum apa yang digunakan, rincian komponen biayanya secara lengkap, dan apakah pemungutan ini telah mendapat izin dari pihak berwenang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, Afifudin yang akrab disapa Bang Opik, menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, kehadiran Kepala Sekolah sangat diperlukan untuk menjelaskan transparansi penggunaan anggaran sekolah.

“Kami sangat menghargai langkah Komisi 4 yang segera mengundang Kepala Sekolah. Masyarakat berhak mendapat kejelasan penuh mengapa biaya seragam mencapai Rp820.000 per anak. Semua harus terbuka dan sesuai aturan,” tegas Afifudin.

Komisi 4 akan memproses hasil keterangan tersebut dan akan mengumumkan langkah selanjutnya secara terbuka. Jika ditemukan pelanggaran, akan direkomendasikan tindakan korektif termasuk pengembalian dana kepada wali murid jika pemungutan terbukti tidak sah.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Pilihan Redaksi

  • Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Oktober 2026

    Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Oktober 2026

    • visibility 28
    • 0Komentar

    Jakarta, mitracakrawala.com — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan menjadi Undang-Undang pada Oktober 2026 mendatang. Hal ini disampaikan Afriansyah saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (23/9/2026). Langkah percepatan perumusan regulasi ini dilakukan […]

  • Galian Perumda Tirta Benteng di Jalan Raya Pajajaran Disorot, Dirut Diminta Pastikan Pengawasan Tak Sekadar di Atas Kertas

    Galian Perumda Tirta Benteng di Jalan Raya Pajajaran Disorot, Dirut Diminta Pastikan Pengawasan Tak Sekadar di Atas Kertas

    • visibility 47
    • 0Komentar

    Tangerang, mitracakrawala.com – Aktivitas pekerjaan galian jaringan Perumda Tirta Benteng di Jalan Raya Pajajaran, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, kembali menyita perhatian. Bukan semata karena pekerjaan konstruksinya, melainkan karena aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dinilai perlu mendapat pengawasan lebih serius. Berdasarkan pantauan di lapangan pada Jumat (11/9/2026) sekitar pukul 10.21 WIB, terlihat […]

  • Subsidi Jangan Jadi Celah Oknum, Pemerintah Diminta Tegas Kawal Hak Masyarakat

    Subsidi Jangan Jadi Celah Oknum, Pemerintah Diminta Tegas Kawal Hak Masyarakat

    • visibility 50
    • 0Komentar

    BANTEN — Program subsidi yang digulirkan pemerintah pada hakikatnya merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat. Namun, niat baik tersebut jangan sampai berubah menjadi celah bagi oknum untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok. Ketua DPW Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia) Provinsi Banten, Mevi Amirullah, menegaskan bahwa setiap program pemerintah yang berbentuk subsidi harus dikawal secara […]

  • Erupsi Gunung Anak Krakatau Semburkan Abu Vulkanik, Penerbangan di Bandara Soetta Dihentikan Sementara

    Erupsi Gunung Anak Krakatau Semburkan Abu Vulkanik, Penerbangan di Bandara Soetta Dihentikan Sementara

    • visibility 37
    • 0Komentar

    Jakarta, mitracakrawala.com – Bandar Udara (Bandara) Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, ditutup sementara pada Minggu (6/9/2026). Penghentian aktifitas penerbangan tersebut imbas dari sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang terdeteksi belasan kali erupsi dari Rabu (08/07) hingga Jumat (10/07). Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Lukman F. Laisa mengatakan penutupan Bandara Soekarno-Hatta dilakukan berdasarkan NOTAM […]

  • Bangun Kesadaran Kolektif Cintai Lingkungan Lewat Festival Cilung 2026

    Bangun Kesadaran Kolektif Cintai Lingkungan Lewat Festival Cilung 2026

    • visibility 15
    • 0Komentar

    Lingkungan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yang harus dijaga dan dilestarikan. Tanpa lingkungan yang sehat, kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya akan terganggu. Oleh karenanya, menjaga kelestarian lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban setiap individu warga masyarakat. Untuk itu diperlukan gerakan bersama membangun kesadaran kolektif menjaga ekosistem dan kebersihan lungkungan. […]

  • Suharjo SE No Urut 1, Siap Wujudkan Sidorejo Berdaya, Sejahtera dan Bermartabat

    Suharjo SE No Urut 1, Siap Wujudkan Sidorejo Berdaya, Sejahtera dan Bermartabat

    • visibility 42
    • 0Komentar

    Gunungkidul, mitracakrawala.com – Kontestasi Pemilihan Lurah Kalurahan Sidorejo 2026 memasuki babak baru yang semakin dinamis. Salah satu figur yang paling diperhitungkan adalah Bapak Suharjo, S.E., 54 tahun, putra asli Padukuhan Trenggono Lor. Dengan ditetapkan sebagai Calon Lurah Nomor Urut 1, Suharjo membawa bekal besar: pengalaman 2 periode sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dan semangat “pulang […]

expand_less